KKP Evaluasi 68 Desa Nelayan Sikka untuk Jadi Hub dan Penyangga Kampung Modern

Ringkasan Berita:

• 68 desa nelayan Sikka dievaluasi jadi  hub dan penyangga Kampung Nelayan Merah Putih.
• Fasilitas mencakup dermaga, cold storage, pabrik es, SPBN, dan bantuan kapal.
• Produktivitas nelayan dijaga berkelanjutan dengan pengawasan agar tidak terjadi overfishing.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Cristin Adal

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Bangkur, mengungkapkan terdapat 68 desa nelayan di wilayah pesisir Sikka yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

Ia menaruh harapan besar agar desa-desa tersebut dapat bertransformasi menjadi Kampung Nelayan Modern yang dilengkapi dengan unit pengolahan hasil perikanan.

"Harapan kami kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, unit pengolahan (processing unit) ini daerah-daerah ini. Sikka ini memiliki 68 desa nelayan," ujar Paulus Bangkur di sela kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, , dalam peninjauan Calon Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kamis (26/2/2026).

Ia menyebut pemerintah daerah selama in memberikan bantuan kapal, alat tangkap, hingga cold storage, untuk mendukung aktivitas nelayan.

Baca juga: Dialog dengan Nelayan Wuring Sikka, Menteri KKP Janjikan Pabrik Es dan Bantuan Kapal

Respons Menteri KKP: Evaluasi Kawasan Terpadu

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap 68 desa pesisir kampung nelayan secara nasional untuk diintegrasikan sebagai pusat kegiatan perikanan terpadu.

“Dari 68 desa itu, akan kita evaluasi mana yang menjadi pusat (hub) dan mana yang menjadi penyangga. Fasilitas yang didukung sangat banyak, mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, hingga toko perbekalan dan bantuan kapal,” jelas Menteri KKP.

Menteri juga menjawab kekhawatiran nelayan mengenai distribusi hasil tangkapan dengan menyiapkan skema pembeli siaga atau off-taker. 

“Transportasi tidak perlu dikhawatirkan karena produknya nanti ada off-taker-nya. Seluruh hasil produksi nelayan pasti ada pembelinya,” tegasnya.

Fasilitas SPBN dan Anggaran Pembangunan

Selain sarana pengolahan, Menteri KKP memastikan kawasan kampung nelayan akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). 

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala akses bahan bakar yang selama ini membatasi daya jangkau nelayan kecil.

“Kawasan yang akan kita bangun itu satu kompleks, termasuk SPBN,” tambahnya.

Selain itu Menteri KKP menyebut, untuk pembangunan satu Kampun Nelayan diperkirakan menelan biaya antara Rp 13 miliar hingga Rp 22 miliar per lokasi. 

Ia juga memintah pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk dibangun fasilitas. Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago yang mendampingi kunjungan menyatakan kesiapan penuh untuk menyediakan lahan pembangunan seluruh fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih.

Pengawasan dan Keberlanjutan

Di akhir penjelasannya, Menteri KKP mengingatkan agar peningkatan produktivitas di 68 desa nelayan tersebut tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.