Berita Manggarai Barat

Proyek Geothermal Wae Sano Manggarai Barat Ramah Lingkungan

Sekda Manggarai Barat,Fransiskus Sodo mengatakan proyek geothermal di Desaa Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat merupakan proyek ramah lingkungan.

Editor: Egy Moa
TRIBUNFLORES.COM/GECIO VIANA
Suasana dialog para demonstran yang menolak dengan Pemerintah Kabupaten Mabar di ruang Rapat Bupati Mabar, Rabu 2 Februari 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO-Sekda Manggarai Barat (Mabar), Fransiskus S. Sodo mengatakan proyek geothermal di Desa Wae Sano yang akan dilakukan PT Geo Dipa Energi merupakan proyek yang ramah lingkungan..

Hal tersebut ditegaskannya usai menerima para pendemo yang menolak proyek tersebut yang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI Cabang Ruteng dan Kota Jajakan Labuan Bajo serta sejumlah masyarakat Desa Wae Sano, Rabu 2 Februari 2022.

"Dalam banyak referensi secara global dan Indonesia mendorong energi baru terbarukan. Kita harus meninggalkan energi fosil apalagi kita daerah tujuan wusati, jadi kita harus mendukung penuh itu, termasuk upaya menekan pengeluaran negara, eksplorasi geothermal ini memang menelan biaya yang cukup besar akan tetapi dalam jangka panjang investasi ini sangat menguntungkan baik dalam segi pembiayaan maupun dari segi ramah lingkungan. Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan melalui PT Gio Dipa Energi pasti sudah melakukan kajian Dan pertimbangan jadi ini lembaga resmi pemerintah," katanya.

Dikatakanya, Pemda Mabar mendukung jalannya tahapan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Sano Nggoang itu.

Baca juga: Ricuh Demo Proyek Geothermal, Pintu Pagar Kantor Bupati Manggarai Barat Dirusak

Menurutnya, masyarakat tidak "terhempas" dari ruang hidupnya di Desa Wae Sano.

"Kecuali dalam eksplorasi, karena membutuhkan ruang gerak, tapi saat eksploitasi hanya butuh ruang untuk titik pengeboran seluas 2 kali 3 meter, sama sekali tidak mengganggu," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan audiensi di ruang Rapat Bupati Mabar, mewakili Pemda Mabar ia bersama pihak PT Geo Dipa Energi telah melakukan konsultasi publik selama 4 hari di Desa Wae Sano.

Masyarakat diundang 7 hari sebelum kegiatan tersebut, sehingga mengetahui secara komprehensif proyek geothermal.

Baca juga: Polisi Limpahkan Berkas Kasus Rudapaksa Anak Dibawa Umur ke Kejari Manggarai Barat

"Ruang diskusi ketika kami lakukan konsultasi publik hampir tidak ada yang menolak ketika kami di Wae Sano 4 hari," katanya.

Namun demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat sejumlah masyarakat dari Dusun Lempe yang melakukan penolakan.

Akan tetapi, penolakan yang dilakukan tidak dilanjutkan dengan diskusi, sebab masyarakat tersebut menolak untuk berdiskusi

"Tiga hal yang disampaikan. Kami ingin diskusi tapi tidak diberikan kesempatan. Tiga hal yang disampaikan yakni menolak 9 poin kesepakatan dari pemda, menolak kehadiran PT Geo Dipa segera menarik PT Geo Dipa dari Wae Sano. Itu 3 hal yang dibaca kan saat kami ada di Wae Sano Lempe," katanya.

Baca juga: Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulius Weng Sebut Capaian Vaksinasi Meningkat

Sekda Mabar menjelaskan, dinamika yang terjadi bukan soal menolak dan mendukung proyek geothermal, namun perbedaan pikiran dan pikiran ini soal referensi dan keyakinan.

Sementara itu, terdapat sebanyak 9 poin kesepakatan dalam forum Lonto Leo dimana Bupati Manggarai Barat telah melakukan pendekatan dengan masyarakat adat Nunang, Lempe dan Taal untuk bersama-sama mendiskusikan program kemanfaatan projek bagi masyarakat. Pada 9 Mei 2021, Bupati Manggarai Barat dan perwakilan dari masyarakat adat Nunang, Lempe dan Taal menghasilkan poin-poin kemanfaatan proyek sebagai berikut;

1. Penyediaan lahan pertanian berkelanjutan (pembebasan hutan produksi, pembersihan lahan, pembibitan, rumah) disiapkan/diurus oleh pemerintah dan pengelola pembangunan.
2. Penggantian atap rumah menggunakan seng aluminum untuk warga desa Wae Sano.
3. Proyek tidak akan melakukan relokasi masyarakat secara permanen dan tidak akan memindahkan situs di perkampungan Nunang, Lempe dan Dasak.
4. Ganti untung tanah milik warga yang terdampak pembangunan panas bumi dengan harga wajar.
5. Evakuasi atau relokasi sesewaktu di kebun baru yang telah disediakan bila terjadi kejadian luar biasa.
6. Penyerapan tenaga kerja lokal mulai tahap eksplorasi hingga pasca eksplorasi.
7. Memfasilitasi bea siswa bagi anak-anak yang berprestasi dengan proses rekrutmen terukur transparan dan akuntabel.
8. Penyediaan fasilitas umum.
9. Memfasilitasi terbentuknya lembaga mekanisme pengaduan keluhan masyarakat.


Berita Manggarai Barat lainnya

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved