Sengketa Pilkades, Bupati Flores Timur Digugat ke PTUN  Kupang

Pilkades dengan biaya begitu murah bagi seorang calon berubah menjadi masalah yang menelan biaya tinggi sebagai akibat DPRD dibawa kepemimpinan Robertus Rebon Kereta tidak mampu mengurus persoalan..

"Tugas dan fungsi anda sebagai pimpinan dan anggota Komisi A dibayar  rakyat. angan masuk menjadi pimpinan komisi A sekedar menggenapi struktur yang cuma urus perjalanan dinas dan bimtek. Dengan anggaran bimtek seharusnya pimpinan dan anggota Komisi A lebih paham aturan dari kita yang lain. Apalagi pimpinan dan anggota komisi A setiap tahun terus dibiayai mengikuti bimtek tentang aturan," tegasnya.

Baca juga: Sempat Hilang, ABK Kapal Tenggelam di Flores Timur Ditemukan, Begini Kondisinya

"Bayangkan saja kalau biaya seorang calon kepala desa mau maju Pilkades adalah 2- 3 juta maka akan menjadi sangat mahal bila harus bersidang ke pengadilan di Kupang hanya karena fungsi pengawasan DPRD model begini. Malu sedikit dengan rakyat. Jangan menjadi kumpulan orang-orang pengecut yang tega membiarkan rakyat harus susah. Saya sedih menyaksikan mereka harus mencari uang untuk mendaftaran perkara sampai pada biaya tiket bolak balik untuk sidang," sambungnya. 

Hal ini berbeda dengan bupati sebagai pihak tergugat. Kabag Hukum dan tim penyelesaian sengketa bisa dengan gampang bolak balik Kupang-Larantuka karena difasilitasi SPPD, sehingga semakin banyak gugatan semakin banyak SPPD termasuk membayar pengacara berapapun harganya.

"Rakyat bayar pajak dan retribusi daerah bukan untuk kalian berperkara dengan rakyat di pengadilan. Kalau setiap keputusan dikeluarkan dengan prinsip, bagi pihak yang merasa dirugikan silakan ajukan gugatan hukum maka, itu bukan sikap pemimpin di negara republik tapi raja di jaman feodal," pungkasnya.

Berita Flores Timur lainnya