Peringati Hari Kartini, Demokrat NTT Adakan Seminar Perempuan dan Politik

Sehingga kesetaraan gender ini juga dikenal sebagai kesetaraan seksual atau kesetaraan jenis kelamin yang mencerminkan dalam keadaan kemudahan akses yang sama ke sumber daya dan peluang tanpa memandang gender, termasuk partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, dan keadaan menghargai perilaku, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda secara setara, tanpa memandang gender.

Kesetaraan gender lebih dari sekadar keterwakilan yang setara, ia sangat terkait dengan hak-hak perempuan, dan seringkali membutuhkan perubahan kebijakan.

Hingga tahun 2017, gerakan global untuk kesetaraan gender belum memasukkan proposisi gender selain perempuan dan laki-laki, atau identitas gender di luar biner gender.

“Pemilu legislatif 9 April lalu, setidaknya dipenuhi oleh maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia. Praktisi publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap kontruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias gender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarjinalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum),” paparnya.

Baca juga: Irjen Pol Jhoni Asadoma Bicara Moderasi Beragama di Unika Santu Paulus Ruteng

Menurut Nurpati, Indonesia masuk 10 besar kesetaraan gender di Asia. Contoh kesetaraan gender yang harus dimaksimalkan lagi adalah perempuan harus memperoleh kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak diperlakukan secara kasar/kekerasan (KDRT), mendapatkan ruang untuk berpolitik (UU Parpol dan UU Pemilu), kesempatan kerja dan karier, serta membina rumah tangga.

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana yang juga merupakan pengamat sosial dan politik Dra. Hj. Balkis Soraya Tanof, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan tentang situasi politik di NTT
bagi kaum perempuan, tentang peluang dan tantangan.

Menurutnya berdasarkan data tentang keterpilihan perempuan di parlemen NTT dan asal NTT belum menunjukkan representasi kouta 30