PMKRI Maumere Demonstrasi
Kejari Sikka Janji Periksa Oknum yang Terlibat dalam Dugaan Korupsi BTT
Kasie Intel Kejari Sikka, R. Ibrahim, meminta dukungan dari semua pihak agar perkara dugaan korupsi bisa terungkap.
lihat foto
Atas pernyataan itu, lanjut dia, PMKRI Maumere akan kembali menggelar aksi demo dengan mengusung isu berbeda yaitu 'Copot Kejari Sikka'.
"Ini penipuan publik. Kami menolak dan akan datang dengan isu Copot Kejari Sikka," tandasnya disusul kata sepakat dari semua pendemo.
Selain membawa isu baru, kepercayaan Kris Sologus Dami bersama rekan-rekan pendemo terhadap kinerja Kejari Sikka pun sirnah.
"Kita selesai sampai disini karena tidak ada kepastian hukum. Kepercayaan kami sudah hilang," ucapnya.
Sementara Intel Kejari Sikka, R. Ibrahim saat konverensi pers mengatakan, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana BTT dalam tubuh BPBD Sikka masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Pihaknya berjanji akan mendalami dan mengusut kasus tersebut, kemudian akan menginformasikan kepada publik ketika sudah masuk dalam tahapan tuntutan.
"Dugaan kasus Tipikor dana BTT masih dalam proses penyelidikan. Maka terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik, kami akan infromasikan ketika tuntutan," ujarnya dihadapan awak media.
Ia juga meminta dukungan dan doa dari semua pihak agar kasus itu bisa diselesaikan secada tepat dan akurat.
"Kami mohon doa dan dukungan semua pihak terkait perkara ini," harapnya.
Datangi Kantor Kejari Sikka
Sementara itu, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka diseruduk rombongan pendemo dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere, Senin 20 Juni 2020.
Dalam aksinya, rombongan pendemo membawa pamflet-pamflet bertuliskan keadaan Nian Tana Sikka yang sedang dalam kondisi darurat korupsi.
Pamflet-pamflet itu merupakan bagian dari aspirasi pendemo terkait sindikat dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam tubuh BPBD Sikka.
Uang itu disebut-sebut akibat dari kekeliruan administrasi, namun ormas PMKRI Maumere menolak tegas dalil tersebut.
"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu bukan kekeliruan administrasi. Kami melihat ini sebagai perbuatan kotor yang merugikan keuangan negara," tukas Kornel Wuli, orator rombongan pendemo PMKRI Maumere.
