Keuskupan Ruteng Dorong Dialog Selesaikan Polemik Tarif Taman Nasional Komodo

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM,LABUAN BAJO-Wacana kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3.750.000 mendapatkan tanggapan  Vikjen Keuskupan Ruteng, Rm Alfons Segar.

Dalam rilis yang diterima, Rabu 27 Juli 2022,  Rm Alfons Segar membeberkan enam poin.

Poin pertama, rencana kenaikan tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan pertimbangan konservasi habitat komodo, yang pada gilirannya mendukung pariwisata yang berkelanjutan. 

"Namun, protes dari para pelaku pariwisata dan masyarakat yang terdampak memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang baru menggeliat akibat pandemi Covid-19 dalam kebijakan pariwisata," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pergi Mancing, Remaja 13 Tahun di Manggarai Barat Tenggelam di Waduk Pantoara Lembor

Kedua, gereja Keuskuapn Ruteng tidak henti-hentinya memperjuangkan pariwisata holistik yang mencakupi semua dimensi kehidupan manusia dan kesejahteraan umum. 

"Secara khusus, kami mengusung tema pariwisata holistik dalam program pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2022 ini dengan motto: Berpartisipasi, Berbudaya dan Berkelanjutan. Berpartisipasi berarti pariwisata yang melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Berbudaya berarti pariwisata yang berakar dan bertumbuh dalam keunikan dan kekayaan kultur dan spiritualitas setempat. Berkelanjutan berarti pariwisata yang merawat dan melestarikan alam ciptaan," jelasnya. 

Poin ketiga, melalui paroki, lembaga gerejawi, biara-biara maupun awam Katolik, khususnya para pelaku wisata, Gereja Keuskupan Ruteng telah dan akan terus menerus terlibat untuk mengembangkan parisiata holistik dari Wae Mokel sampai Selat Sape, Manggarai Raya. 

"Selain mengelola situs dan program pariwisata rohani, gereja katolik berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi kreatif pariwisata umat, menggalakkan pariwisata budaya serta mendorong pariwisata alam. Lebih dari itu Gereja terlibat dalam menguatkan aspek spiritual dan etis umat sehingga dapat mengupayakan pariwisata yang beradab dan bermartabat serta menangkal dampak negatif yang timbul dari pariwisata," katanya.

Baca juga: Iron Dibekuk Polisi Bawa Kabur Sepeda Motor Milik Warga Manggarai,

Lebih lanjut, poin keempat, pihaknya menilai momentum kenaikan tiket tersebut kuranglah tepat, karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sedang bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covi1-9. 

Selain itu, kenaikannya yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitan dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. 

"Kebijakan publik demikian, mesti melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif. Selain kajian akademik, dituntut pula kajian sosial yang mempertimbangkan dampak ekonomis, poliltis, kultural dan ekologis dari  kebijakan tersebut. Selain itu dibutuhkan proses sosialisasi yang tepat dan terus menerus," jelasnya. 

Poin kelima, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk membangun dialog dalam menangani isu-isu sosial bersama. Hal ini sangatlah selaras dengan budaya Manggarai, yakni lonto leok dalam rangka memperkuat kebersamaan dan kesatuan kita (nai ca anggit, tuka ca leleng).

Baca juga: Sampah Berserakan di Bahu Jalan ke Dermaga Borong,Manggarai Timur

"Cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pendapat secara demokratis kiranya tidak berdampak merugikan pariwisata," katanya. 

Terakhir, pada poin keenam, kesejahteraan umum, penghargaan martabat manusia dan keutuhan ciptaan (ekologi) tetaplah menjadi kriteria utama dalam perjuangan moral dan sosial yang benar dan tepat.

"Marilah kita terus menerus merajut tali persaudaraan dalam dinamika pariwisata super premium dalam rangka mewujudkan peradaban kasih di tanah Nuca Lale Manggarai Raya," katanya. 

Berita Manggarai lainnya