Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

DPRD NTT Pertanyakan Dasar Hukum Tiket Taman Nasional Komodo Naik, Inche Sayuna Sebut Pungutan Liar

DPRD NTT Pertanyakan Dasar Hukum Tiket Taman Nasional Komodo Naik. Inche Sayuna Sebut Pungutan Liar jika harga tiket TN Komodo naik.

Editor: Gordy Donovan
ISTIMEWA
Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche DP.Sayuna,S.H, M.Hum,M.Kn. DPRD NTT pertanyakan dasar hukum naiknya harga tiket masuk taman nasional Komodo. 

Inche menambahkan, DPRD NTT belum mendapat penjelasan apapun terkait kanaikan tiket masuk ke TN Komodo sebesar Rp3,75 juta tersebut.

“Kami DPRD belum dapat penjelasan apa-apa ini,” tuturnya.

Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada DPRD terkait kenaikan tarif tersebut.

“Nanti kita agendakan untuk panggil Pemerintah terkait hal ini. Masa kami DPRD tidak tahu. Kami DPRD akan panggil Pemerinrah untuk bisa menjelaskan persoalan ini,” katanya.

Dampak Kenaikan Harga

Sebelumnya, Kebijakan menaikkan tarif sebesar Rp 3, 75 juta di Pulau Komodo dan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo dinilai berbuntut panjang .

Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT terancam kehilangan pekerjaan.

Selama ini para pelaku usaha kecil itu menggantungkan nasibnya pada usaha di sektor wisata sebagai sumber pendapatan.

Kini, deretan ancaman 'menghantui' pergerakan ekonomi dari pelaku wisata, saat titik balik pasca pandemi covid-19.

Pemerhati pariwisata dari Indonesia Tourism Strategist, Taufan Rahmadi, menyampaikan, data yang dirilis Disparekrafbud Kabupaten Manggarai Barat, jumlah tenaga kerja yang berasal dari industri pariwisata sebanyak 4.412 orang pada tahun 2019 sewaktu awal pandemi berlangsung.

Baca juga: Dasar Hukum Belum Ada, Anggota DPD RI Minta Kenaikan Harga Tiket Taman Nasional Komodo Ditunda

"Dan saat ini disaat trend pandemi yang menurun dan kunjungan wisatawan mulai meningkat ke Labuan Bajo ribuan tenaga kerja ini harus kembali dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan. Imbas polemik kebijakan kenaikan tiket masuk 3,75 Juta tersebut," kata Taufan dihubungi dari Kupang, Selasa 2 Agustus 2022.

Ia menegaskan, kebijakan ini seakan mematikan semangat pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah dua tahun diterpa pandemi. Selain berdampak ke hilangnya lapangan kerja, citra destinasi di Labuan Bajo juga ikut terancam.

Taufan menjelaskan, citra destinasi itu berkaitan dengan hal dirasakan wisatawan selama berwisata. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghadirkan citra destinasi yang positif bukan negative seperti terjadinya polemik kebijakan tiket. Ujungnya ada aksi mogok sebulan oleh para pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

"Terlebih saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan G20 dan event-event internasional lainnya," sebut Taufan.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved