Situasi Terkini di Bandara Komodo Labuan Bajo, Kendaraan Mulai Jemput Tamu Pasca Aksi Mogok Massal

Surat dari PHRI kepada Presiden berisikan meminta agar kenai-kan tiket ke Komodo ditunda.

Ketua PHRI Manggarai Barat, Sil Wangge kepada TribunFlo-res.Com di Maumere, Rabu 3 Agustus 2022 malam membeberkan kalau keberatan atas tiket masuk ke Komodo telah disampaikan melalui surat kepada lembaga pemerintah termasuk Presiden Jokowi.

Dalam surat tersebut, kata Sil, pihaknya meminta agar ada ke-bijakan dari pemerintah agar tetap memperhatikan pelaku pari-wisata dan UMKM di Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami minta perlu ada sosialisasi lagi dan duduk bersama secara budaya Manggarai. Maka itu, kami sudah bersurat kepada Presi-den Jokowi. Harapannya pemberlakukan tiket masuk ke Komodo jangan diterapkan dulu,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jika penetapan tiket masuk Komodo tetap dil-akukan dampaknya pasti akan ada. Saat ini, dampak yang lang-sung dirasakan yakni adanya pembatalan kunjungan wisatawan.

Aktivis Pariwisata di Labuan Bajo Normal

Sebelumnya, setelah dua hari sejak 1 hingga 2 Agustus 2022 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dihadang mogok massal para pelaku wisata Manggarai Barat yang tergabung dalam FORMAPP-Mabar, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 aktivitas pariwisata kembali normal.

Para pelaku pariwisata telah berhasil melakukan kesepakatan dengan otoritas setempat dan menghentikan aksi mogok massal.

Baca juga: Ketua DPRD Manggarai Barat Bilang Labuan Bajo Kondusif Pasca Demo Tiket Taman Komodo

Telah dilakukan kesepakatan antara 19 asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Formapp Mabar dengan Pemda Manggarai Barat, dan Polres Manggarai Barat.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina menjelaskan aktifitas di sejumlah fasilitas umum, seperti bandara dan pelabuhan telah berjalan normal kembali tanpa gangguan.

Wisatawan juga terlihat nyaman dengan kondisi Labuan Bajo saat ini, kegiatan tour dan pelayaran kembali berjalan seperti sediakala.

"Intinya semua bersepakat menjaga kamtibmas di Labuan Bajo, dan telah mencabut kesepakatan asosiasi pelaku wisata per tanggal 30 Juli dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Shana, para pelaku pariwisata juga menyatakan akan melakukan pengawasan independen kepada PT. Flobamor dan mengevaluasi kerja PT. Flobamor setiap tahun
apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut kedepan. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan" ujarnya.

Selain itu, BPOLBF sebagai satker Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan.