Anggota DPRD Lembata Ancam Demo di SPBU Jika Masalah BBM Tidak Diselesaikan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, RICKO WAWO

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak geram dengan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lembata yang belum tuntas.

Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat masih terlihat di tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Lembata. Sejak pekan lalu, harga jual eceran juga melonjak mencapai Rp 30 ribu per botol, dari harga sebelumnya Rp 20 ribu. 

Pada saat rapat Forkopimda Lembata di ruang rapat bupati, Rabu, 31 Agustus 2022, Petrus menegaskan akan memimpin demonstrasi di depan SPBU Lamahora jika masalah ini tak segera teratasi. Dia minta para pengusaha BBM yang hadir dalam rapat tersebut bicara jujur mengenai kendala yang dihadapi. 

Jika secara finansial sudah tak mampu lagi bisa disampaikan secara terbuka agar pemerintah bisa mengambil langkah.

Baca juga: Kematian Ibu dan Bayi Tak Terdata, Nakes di Lembata Disosialisasi Penggunaan Aplikasi MPDN

"Urusan mafia juga harus dihentikan. Mafia tidak boleh kalah di hadapan negara. Ini harus dibasmi. Ini persoalan dari dulu dari bupati ke bupati," tegas Politisi Partai Golkar tersebut. 

Om Setu, perwakilan SPBU 03 Waijarang dan SPBU 04 Balauring menyebutkan, sebulan kuota BBM subsidi didapat sebanyak 100 KL yang kemudian dibagi 50-50 KL untuk dua SPBU (Waijarang-Balauring).  Ia mengatakan kuota 50 KL sebulan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena itu, ia meminta tambahan kuota.

Dikatakannya, untuk BBM subsidi, dilayani per hari sebanyak 20 KL, yang masing-masing untuk SPBU 03 Waijarang sebanyak 10 KL, dan untuk SPBU 04 Balauring sebanyak 10 KL.

"Itu murni kami jual untuk masyarakat Lembata. Tidak jual ke mana-mana dan hanya layani konsumen di Lembata," paparnya.

Baca juga: PSK Kabupaten Kupang Didominasi 19 Pemain Yunior dan Lima Senior di ETMC Lembata

Sementara Tesar Koles, perwakilan dari PT Hikam yang mengelola SPBU Lamahora menjelaskan kuota BBM subsidi sebulan 100 KL. 

"Pelayanan subsidi kami pakai data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lembata untuk konsumen nelayan, data dari Dinas  Pertanian untuk konsumen petani, dan untuk konsumen usaha kecil kami pakai data dari Dinas Koperindag," paparnya. 

"Untuk subsidi lihat di lapangan dan selalu habis duluan. 10 KL habis pukul 13.00 Wita, untuk solar," katanya.

Sejauh ini, menurutnya, antrean pembelian BBM subsidi masih banyak. Penjualannya selalu tepat sasaran sesuai data dan pihaknya juga melayani non subsidi kepada pengusaha.

Baca juga: Berhembus Isu di Lembata, Proyek Infrastruktur Gunakan BBM Subsidi

Terkait antrean panjang, ia mengharapkan bantuan Polres Lembata terkhusus dari Satlantas dan Samsat untuk bisa mengambil satu tindakan yang sama dengan mencek data kendaraan.