Berita Flores Timur

Rp 1,5 Miliar Dana Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tanpa Bukti Pertanggungjawaban

Pengelolaan dana belanja tidak terduga penanganan pendemi Covid-19 di Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 1,5 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Editor: Egy Moa
TRIBUNFLORES.COM/AMAR OLA KEDA
DITAHAN - AHB, Kalak BPBD Flores Timur saat digiring ke mobil tahanan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Covid-19, Kamis 15 September 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Amar Ola Keda

TRIBUNFLORES.COM,LARANTUKA-Tim penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, Kamis 15 September 2022 menetapkan tiga orang tersangka  dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur tahun anggaran 2020.

Ketiga tersangka itu yakni Sekda Flotim, PIG, Bendahara pengeluaran BPBD, PLT dan AHB Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur. 

Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Bayu Setyo Pratomo mengatakan Kepala Pelaksana BPBD, AHB dtahani rumah tahanan Larantuka.

"Tersangka PLT dan PIG akan kami jadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka," katanya.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Kalak BPBD Flotim Jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Larantuka

Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Terhadap tersangka AHB dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 15 September 2022 sampai 4 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Larantuka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-01 /N.3.6/Fd.1/09/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap tersangka AHB.

Berdasarkan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur, BPBD Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.482.519.650 yang diperuntukan untuk penanganan darurat bencana.

Dalam proses pengajuan pencairan anggaran belanja tidak terduga oleh BPBD, dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban, namun tanpa didukung bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara  Rp.1.569.264.435," jelasnya.

Baca juga: Kerugian Negara Atas Dugaan Kasus Korupsi Dana Covid-19 di Flotim Capai Rp 1,5 Miliar

Perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Berita Flores Timur lainnya

 

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved