Dugaan Kasus Korupsi Dana Covid

Kerugian Negara Atas Dugaan Kasus Korupsi Dana Covid-19 di Flotim Capai Rp 1,5 Miliar

Kejaksaan Negeri Flores Timur akhirnya menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 tahun anggaran 2020 di Kabupaten Flores Timur.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM/HO-KEJATI NTT
DITAHAN- Kalak BPBD Flores Timur tersangka dugaan korupsi anggaran covid-19 saat digiring tim Kejari Flores Timur, Kamis 15 September 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Amar Ola Keda

TRIBUNFLORES.COM,LARANTUKA - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur (Flotim) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur Tahun Anggaran 2020.

Ketiga tersangka itu yakni PIG selalu Sekda Flotim, bendahara pengeluaran BPBD berinisial PLT dan AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur. Penetapan tersangka itu diumumkan jaksa, Kamis, 15 September 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Bayu Setyo Pratomo mengatakan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.569.264.435.

Baca juga: Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Dana Covid, Sekda Flotim Belum Ditahan, Ini Alasannya

 

"Kita sudah menahan Kepala BPBD, AHB di rumah tahanan Larantuka. Sedangkan untuk tersangka PLT dan PIG akan kami jadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur, BPBD Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.482.519.650 yang diperuntukan untuk penanganan darurat bencana.

Dalam proses pengajuan pencairan anggaran belanja tidak terduga oleh BPBD, dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban namun dalam pertanggungjawaban tersebut tanpa didukung bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tandasnya.

Baca juga: Kejari Flotim Tetapkan Sekda Flotim Tersangka, Ini Respon Pjs Bupati Flores Timur Doris Rihi

Sekda Flotim Belum Ditahan

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved