Berita Flores Timur
Satu-Satunya dari NTT, Kabupaten Flores Timur Raih Kabupaten Peduli HAM di Tingkat Nasional
Hal ini tentunya menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur di penghujung tahun 2022 ini.
lihat foto
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kabupaten Flores Timur menjadi satu-satunya kabupaten di NTT yang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM di tingkat nasinal.
Hal ini tentunya menjadi kebanggan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur di penghujung tahun 2022 ini.
Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut dari Kementrian Hukum dan HAM, yang diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence.
Penghargaan Kabupaten Peduli HAM diberikan pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke 74 di Jakarta, Senin 12 Desember 2022.
Baca juga: Turnamen Sepak Bola di Sikka Berakhir Ricuh, Diduga Akibat Saling Tekel Antar Pemain
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dan Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Selain kabupaten/kota, penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa provinsi, instansi pemerintah dan kementerian yang dinilai telah memberikan respon yang baik terhadap penerapan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Usai menerima penghargaan itu, Penjabat Bupati mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan penghargaan pada Kabupaten Flores Timur.
"Dan ini menunjukan bahwa penerapan HAM di Flores Timur sudah sangat baik," ungkapnya," ungkapnya.
Doris Rihi juga menyampaikan apresiasi kepada instansi pemerintah serta semua pihak yang terlibat juga kepada seluruh masyarakat yang telah menunjukan usaha positif dalam pemajuan HAM di Flores Timur.
"Kita tidak boleh berpuas diri dulu. Prestasi ini juga harus mendorong kita untuk berbuat lebih baik lagi dalam penerapan dan pemajuan HAM di Flores Timur," sambungnya.
Secara terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Flores Timur menyampaikan bahwa kriteria penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu terkait upaya meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dengan indikator hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas lingkungan hidup yg baik, hak atas bantuan hukum, hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pemerintahan.
"Selain itu, ada 4 aksentuasi berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak, Hak Disabilitas, Hak Perempuan dan Masyarakat Marginal," lanjut Yordan Daton.
Penghargaan ini -menurutnya- merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan sejak awal tahun 2022 sampai dengan awal Desember sebelum Peringatan Hari HAM Sedunia ini.
Secara lebih teknis, Yordan juga menjelaskan bahwa Hak Atas Pendidikan misalnya, dinilai dari aspek kebijakan daerah di bidang pendidikan, Ratio Guru terhadap murid, Hak Atas Kesehatan terkait regulasi dan sistem seperti jaminan kesehatan, Hak Atas Lingkungan terkait regulasi dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk permasalahan lingkungan hidup, Hak Penyandang Disabilitas seperti regulasi dan upaya pemenuhan terhadap Hak Disabilitas yang meliputi Hak Atas Status Kependudukan, Pendidikan, dan Bantuan Sosial, Hak atas Perumahan yang layak yang berkaitan dengan regulasi dan upaya pemenuhan hak, perlindungan terhadap kaum marginal, misalnya pemenuhan hak atas identitas kependudukan dan layanan kesehatan.
