Bulog NTT Siapkan 5.000 Ton Beras Medium untuk Stabilisasi Harga Pangan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Ray Rebon

TRIBUNFLORES.COM.COM,KUPANG- Sebanyak 5.000 ton beras medium khusus untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) disiapkan Perum Bulog Kantor Wilayah NTT.

Berdasarkan rilis yang diterima TribunFlores.com,  Kamis 19 Januari 2023, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT E.Y. Cahyo Utomo mengatakan program ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Selain itu, berfungsi sebagai salah satu pengendali inflasi serta penyeimbang kenaikan harga pangan pokok. 

Ia mengataka pelaksanaan kegiatan ini juga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/KS.02.02/K/I/2023 yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 4 Januari 2023 lalu. 

"Pelaksanaan SPHP Beras di tingkat konsumen bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen," kata dia.

Baca juga: Polisi Amankan 6 Orang Imigran Asal India di Rote Ndao NTT

Selain itu, kata Cahyo agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Mekanisme penyaluran SPHP beras melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui RPK (Rumah Pangan Kita) / TPK (Toko Pangan Kita) dan mitra Bulog baik di pasar tradisional maupun modern.

"Penyaluran dilakukan di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah di jangkau," tutup Cahyo. 

Untuk diketahui, Perum Bulog NTT mendapatkan 5000 ton beras premium asal Vietnam. Dengan demikian maka total ketersediaan stok pangan di gudang Bulog NTT mencapai 12.000 ton.

"Sebelumnya stok yang ada 7.000 ton sehingga beras yang ada di Bulog saat ini bertahan sampai empat bulan kedepan," kata Manager Pengadaan Perum Bulog NTT, Denny Kurniawan.

Baca juga: Perihal Bantuan Ternak Babi, Kepala BPTU-HPT Denpasar: Ternak itu Murni dari NTT dan Bersertifikat

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan impor beras, karena memitigasi resiko belum adanya masa panen. 

Artinya bahwa jika tidak mengambil pasokan dari luar Indonesia, maka akan menggangu harga di tingkat pasar mempengaruhi kondisi harga pangan terus merangkak naik, otomatis menganggu inflasi yang seharusnya terkontrol stabil.

"Pemerintah mengambil kebijakan impor, justru untuk membantu masyarakat, karena memang produksi beras tipis, masih masa tanam dan belum ada panen, sehingga jumlah pasokan harus tetap terjaga," tambahnya. *

Berita TRIUNFLORES.COM lainnya di Google News