Rehab Pelabuhan Lewoleba di Lembata Telan Dana Rp 83 Miliar

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Ricko Wawo

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA - Kemenhub RI Direktorat Perhubungan Laut tahun ini akan merehab dan mengembangkan dermaga pelabuhan rakyat (pelra) di Pelabuhan Laut Lewoleba.

Anggaran rehabilitasi tersebut mencapai senilai Rp 83 miliar termasuk supervisi.

Kepala UPP Kelas III Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Menno, mengatakan, dermaga pelabuhan rakyat yang sudah rusak itu akan dibongkar dan dibangun kembali. Lalu dermaga dua yang ada di sebelah barat dermaga pelra (dermaga satu) juga akan direhab lagi.

"Harapannya segera dilakukan penyerahan pengoperasian dan lahan yang belum disertifikasi sehingga melanjutkan data dukung kami untuk lanjut pengembangan di tahun 2024," ujar Desmon seusai rapat kerja di Kantor DPRD Lembata, Rabu, 25 Januari 2023.

Baca juga: Kasus Oknum Polisi Aniaya ODGJ di Lembata, Kabid Humas Polda NTT Bilang Ada Potensi Tersangka Baru

Dalam master plan yang sudah disiapkan, rehab dan pengembangan dermaga dilakukan secara menyeluruh dari dermaga timur sampai barat seluas 310 meter.

Dalam rapat tersebut, Desmon juga mengungkapkan bahwa Pelabuhan Laut Lewoleba termasuk salah satu pelabuhan yang cukup ramai disinggahi kapal perintis, kapal tol laut, dan kapal penumpang. Ini tentu saja berpengaruh pada stabilitas harga barang yang beredar di tengah masyarakat.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga DPRD Lembata karena mendukung upaya pemerintah pusat merehab dan mengembangkan pelabuhan tersebut.

DPRD Lembata menyatakan dukungan rehabilitasi dan pengembangan dermaga di Pelabuhan Laut Lewoleba yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero mengatakan, lembaga DPRD Lembata mengapresiasi Kepala Syahbandar yang telah melakukan presentasi terkait pengembangan dan rehabilitasi area dermaga pelabuhan Lewoleba.

Kementerian Perhubungan RI sendiri sudah mengalokasikan anggaran Rp 83 miliar untuk perbaikan dermaga di Pelabuhan Lewoleba.

Baca juga: Transmigran Sikka di Mamasa Sulbar Sengsara, Andalkan Pemberian Orang Lain untuk Makan dan Minum

Dia menegaskan, pemerintah daerah juga harus segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait area pelabuhan di atas tanah pemda seluas 2,8 hektar.

Lahan itu segere diserahkan pengelolaannya kepada pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lewoleba supaya memberi ruang kepada UMKM yang sudah dan sedang menjalankan usaha di atas lahan tersebut.

"Pemerintah daerah agar segera membentuk badan usaha pengelolaan pelabuhan melalui BUMD," ungkap Petrus.

Dia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan secara baik dokumen penyerahan lahan yang akan dikelola Kementerian Perhubungan RI sebagai kantor UPP Kelas III Lewoleba supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa dan Kepala UPP Kelas III Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Menno. (*)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News