Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Minta Kaum Laki-Laki Ambil Peran Aktif Turunkan Angka Stunting

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Emilia J. Nomleni, menyampaikan, dalam menangani stunting, diharapkan kaum laki-laki juga terlibat aktif membantu kaum perempuan.

Karena menurut Emi Nomleni, selama ini berdasarkan pengamatannya, kaum perempuan lebih banyak terlibat aktif dalam menurunkan angka stunting sedangkan kaum laki-laki jarang terlibat.

"Kalau omong stunting ini ni, hari ini yang paling banyak mengurus stunting adalah kaum perempuan, karena dia yang diberi tanggung jawab secara sosial oleh masyarakat bahwa perempuanlah yang menjadi pemegang pola asuh anak. Nah, kalau dia tidak cukup ekonomi yang baik, kalau bapak-bapak jalan dan tidak memberikan kecukupan makanan untuk keluarganya yah, ibu-ibu nanti yang akan cari ubi, pisang ke kebun. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama," ujarnya pada 24 Maret 2023 saat menghadiri talkshow yang digelar oleh TribunFlores.com.

Tak hanya itu Emi Nomleni pun menuturkan, dalam menangani stunting, semua elemen harus bergandengan tangan secara bersama-sama.

Baca juga: Wagub NTT Josef Nai Soi: Ada Kolaborasi Masif Pentahelix dalam Penurunan Angka Stunting

"Karena saya ingin penanganan stunting ini menjadi gerakan, gerakan kita semua. Kalau hanya diberi tugas bahwa pemerintah harus mengintervensi apa semua, yah itu tadi sebatas pada posisi ini atau ini," katanya sambil menunjukkan ukuran tinggi rendahnya angka stunting dengan tangannya.

Terkait gerakan bapak asuh yang dilanching beberapa bulan lalu dalam kaitannya dengan stunting, Emi Nomleni mengharapkan gerakan tersebut tak hanya sebatas wacana namun dapat diimplementasikan. "Saya ingin bahwa gerakan itu diimplementasikan. Dengan kita semua terlibat di dalamnya," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Emi Nomleni juga mengatakan Provinsi NTT sejauh ini masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi.

"Meski demikian Kita bersyukur bahwa kolaborasi bersama antara pemerintah Provinsi, kabupaten dan masyarakat dalam waktu-waktu ke sini sudah mulai ada perubahan. Walaupun juga belum bisa dikatakan turun yang luar biasa tapi paling tidak sudah ada angka-angka yang memberi kita gambaran bahwa apa yang selama ini kta lakukan dalam konteks penanganan bersama itu bisa berjalan," pungkasnya.

Ketua DPRD NTT dari partai PDIP itu menyebutkan stunting merupakan akumulasi dari banyak hal seperti kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi, dan soal pengetahuan atau pendidikan dan faktor lainnya.

"Sekarang ini kita bicara tentang orang harus makan nasi dan orang harus makan yang luar biasa yang membuat masyarakat yang tidak mendapat edukasi yang cukup tentang pendidikan, dia menganggap bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan-makanan orang kota. Padahal, di kampung-kampung itu juga memiliki makanan yang luar biasa. Kita contohkan yang sederhana mungkin ini bisa diperdebatkan tapi kenapa orang kita yang keluar dari kampung dan bersekolah di kota, mereka juga memiliki kemampuan yang cukup"

"Karena dulu itu mereka juga mengkonsumsi ubi, mengkonsumsi pisang, mengkonsumsi sayur-sayuran, tapi juga ternak mereka cukup, ada telur, ayam. Tetapi hari ini justru menjadi lebih berubah mereka menjual itu ke kota dan membeli makanan itu di kota dan memberikan kepada anak-anak," jelasnya.

Soal pemberantasan stunting, Emi menimpali, kalau pemberantasannya tidak dimulai dari akar, maka anak-anak yang mengalami stunting tetap akan ada.

"Oleh karena itu, memang hari ini kita menyelesaikan yang sudah terjadi tetapi juga kita mulai menyiapkan yang di bawah ini untuk tidak terdampak stunting," terangnya.

Makanya kenapa sekarang pemerintah ada dalam kolaborasi untuk calon ibu-ibu muda. Hal tu dikarenakan, menurut Emi Nomleni, ibu-ibu muda harus dipersiapkan untuk mendapatkan pil-pil tambah darah supaya sehat.

"Karena kalau ibu-ibu muda itu sehat, ketika dia masuk dalam rumah tangga baru dia sudah dipersiapkan untuk melahirkan generasi baru yang sehat. Hari ini kita hanya bicara soal stunting misalnya 30 persen. Kita harus menurunkan angka ini tetapi ini akan menjadi penyebab baru jika tak kita selesaikan dari akarnya," ucapnya.

Menurut Emi, penanganan stunting sekali lagi bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik lembaga keagamaan, bukan hanya milik lembaga swasta lainnya tetapi seluruhnya. "Kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan stunting ini," tegasnya.

Sebenarnya semua masyarakat hanya diajak untuk memperhatikan antara satu dengan yang lain.

"Kalau covid kemarin itu, satu memperhatikan satu, kalau stunting juga begitu kalau di tetangga kita, kita rasa bahwa ini tidak ada kecukupan pangan dan yang lain-lain orang yang berkecukupan maka harus saling menolong," ungkapnya.

Stunting, kata Emi, tak dapat ditangani sendiri-sendiri. Karena kalau menanganinya sendiri, diyakini bahwa ini hanya berubah di permukaan tetapi akar masalahnya tidak terselesaikan.

"Harus ada koordinasi, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita di provinsi ini kita akan omong berapa anggaran yang kita taruh tetapi cukupnya anggaran dari pemerintah provinsi untuk terdistribusi di kabupaten kota itu juga menjadi kesulitan. Makanya kita omong itu harus ada kolaborasi, Kabupaten Siap apa, pusat siap apa dan provinsi siap apa," imbuhnya.

Begitu pun juga kalau hanya provinsi sendiri yang menangani stunting tentu tidak mungkin. Kekuatan besar ada di Kabupaten dan pemerintah pusat, sehingga kolaborasi harus tetap berjalan. Kalau masing-masing menangani sendiri tidak mungkin.

"Pemerintah provinsi tidak punya masyarakat, yang memiliki masyarakat adalah Kabupaten. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu tentu ada yakni melalui penganggaran, melalui program yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi," terangnya.

"Kalau tidak salah itu ada program tentang Pokja penanganan stunting dan itu sudah mulai ketika kami di DPR 2019 itu sudah ada. Nah kami tentu dalam fungsi pengawasan itu pasti Kami awasi bagaimana, Bagaimana Anda, apa yang Anda sudah kerjakan, apa yang sudah anda selesaikan, sejauh mana? tapi penurunan angka stunting itu tidak bisa diklaim langsung oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari kerja pemerintah provinsi tapi itu kerja bersama-sama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten kota," tutupnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News