KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo

KTT Asean 2023 di Labuan Bajo, Jokowi Dorong Bahas Perdagangan Orang, Presiden: Berantas

KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas.

Penulis: Gordy Donovan | Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-SETRES
BERI PENJELASAN - Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Labuan Bajo soal KTT Asean 2023, Senin 8 Mei 2023. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. 

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023) dikutip TRIBUNFLORES.COM dari laman Setkab.go.id.

Presiden menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI). KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.

Baca juga: Cenderamata Sepeda Bambu Tamu KTT Asean 2023, Pemda Harus Fasilitasi Pilot Project di Labuan Bajo

 

“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.

“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” imbuhnya.

Perkuat Perlindungan WNI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI).

“Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat,” ujar Presiden Jokowi, dalam pernyataan persnya, di Hotel Meruorah, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023) dikutip TRIBUNFLORES.COM setkab.go.id.

Sebelumnya, pemerintah telah berhasil mengevakuasi sebanyak 969 orang WNI dari Sudan yang tengah dilanda konflik bersenjata.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah Indonesia Terus Perkuat Perlindungan WNI

“Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang, 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (05/05/2023) lalu, mengatakan bahwa evakuasi WNI dari Sudan dirancang dengan sangat matang.

Evakuasi tersebut dijalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat.

“Kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap, karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” kata Retno. (*)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved