Pria Sebatang Kara di Kota Kupang Dilarikan ke RS, Perut Bengkak hingga Susah Makan

"Kembali lagi, kenapa gaji mereka tetap besar tetapi tidak mendukung layanan dasar khususnya kesehatan ini? Saya challenge pejabat eksekutif dan legislatif apalagi musim politik minimal caleg - caleg bisa punya perhatian dengan hal semacam ini dan jadi PR buat mereka saat 2024 nanti. Karena kalau mau lihat ini warga Kota Kupang. DPR Kota yang 40 orang ini tidak pernah konsen ke layanan dasar khususnya kesehatan. Faktanya pemkot tidak pernah ada dana pengaman. Itu kata pak Darius Beda Daton, Ketua Ombudsman NTT, saya sudah komunikasi dan diskusi terkait hal ini tadi, memang tidak ada dana pengaman dari pemkot selama ini. Yang ada itu provinsi, Rp2 miliar. Tapi tahun ini sudah tidak ada lagi. Saya tahu itu karena kemarin saya awasi rumah sakit di Rote, mereka coba mau rujuk, pasien yang dengan SKTM ternyata sudah ada edaran dari WZ Yohannes kalau tidak ada anggaran lagi untuk mengakomodir pasien SKTM. Jadi kan lucu rumah sakit," bebernya.

Dikatakan Angky, dia juga pernah berdiskusi dengan Direktur RS SK Lerrick, Kota Kupang dan memang dana pengaman untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak terakomodir jaminan sosial tidak ada anggarannya.

"Jadi pasien kalau masuk tidak ada jaminan sosial semisal BPJS atau jaminan sosial yang lain ya harus pasien umum. Nah pertanyaannya pasien - pasien sebatang kara, yang miskin yang tidak punya jaminan sosial seperti ini bagaimana?" tanyanya.(Pos Kupang.Com)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News