MK KI NTT Gelar Sidang Sengketa Informasi Publik LBH APIK NTT VS Dinas PUPR NTT

TRIBUNFLORES.COM, NTT - Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali melakukan sidang penyelesaian sengketa informasi publik yang bertempat di ruang sidang Palapa Room, Diskominfo NTT, Jalan Palapa, Oebobo kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 21 September 2023 pagi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Germanus Attawuwur, didampingi R. Riesta Ratna Megasari dan Yosef Kolo selaku Anggota Majelis Komisioner dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik antara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK NTT) versus Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (PUPR NTT).

Proses sidang ajudikasi nonlitigasi KI NTT itu diawali dengan pembacaan Tugas dan Kewenangan Komisi Informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 12 yang mengamanatkan bahwa, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 4 ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan undang-undang keterbukaan informasi publik, dan pasal 4 ayat 3 bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan tersebut.

Sidang Sengketa Informasi antar kedua belah pihak yang berlangsung selama 1(satu) jam itu dilanjutkan dengan Skorsing oleh Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi NTT, Germanus Attawuwur untuk dimediasi oleh Mediator KI NTT, Daniel Tonu lantaran informasi yang menjadi pokok sengketa bukan informasi yang dikecualikan.

Baca juga: Sengketa Informasi Bengkel APPeK Vs 11 Parpol di NTT Berhasil Dimediasi Komisi Informasi NTT

Proses mediasi antara pihak pemohon LBH APIK NTT yang diwakili oleh Kuasa Adelaide dan pihak termohon Dinas PUPR NTT diwakili oleh Felipus Deri dan Rama Syahputra Usman akhirnya berhasil dimediasi dengan menyepakati beberapa point ketentuan sebagimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Mediasi yakni, Pasal 1 bahwa dokumen kerangka acuan kerja tender, laporan penyelesaian pekerjaan tender dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tender akan diberikan oleh termohon kepada pemohon.

Pasal 2 bahwa informasi apapun yang dimohonkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan pasti diberikan kepada pemohon, kecuali informasi yang dikecualikan.

Bahwa apabila ada dokumen yang belum terjawab, maka para pihak dapat melakukan koordinasi. Pasal 3 semua biaya ditangguhkan kepada pemohon.

Sidang putusan sengketa Informasi Publik antara LBH APIK NTT dengan Dinas PUPR NTT akan digelar lagi pada hari Kamis, 5/10/2023 di ruang sidang yang sama Palapa Room, Dinas Kominfo NTT.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News