Jokowi Titip Pesan Khusus untuk 3 Penjabat Bupati di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitip pesan khusus terhadap tiga Penjabat Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang baru dilantik.

Ketiganya adalah Penjabat Bupati Rote Ndao Odermax Sombu, Penjabat Bupati Manggarai Timur Ir Boni Hasudungan Siregar dan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan
Seperius E Sipa

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake melantik ketiga Penjabat Kepala Daerah ini, Jumat (16/2/2024) di aula El Tari kantor Gubernur NTT sore.

Ayodhia Kalake dalam kesempatan itu menyebut waktu Pilkada akan berlangsung akhir tahun 2024. Pengabdian yang tulus dan komitmen serta integritas harus diberikan oleh ketiga Penjabat Bupati.

Baca juga: Perjuangan Petugas Pemilu Lewati Jalan Rusak Bawa Kotak Suara Desa Waipaar ke Talibura

"Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dari berbagai jabatan yang diemban, saya berharap ketiga penjabat Bupati harus tantangan dan solusi bagi pembangunan di tiga kabupaten tersebut," kata dia.

Dia juga berharap adanya komunikasi yang harmonis antara Pemerintah dan DPRD maupun para tokoh setempat. Baginya roda pemerintahan akan berjalan efektif bila ada keterbukaan dan kolaborasi.

Dalam ketentuan, setidaknya ada 106 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas yang harus dipenuhi Penjabat Bupati. Indikator itu akan dievaluasi tiap tiga bulan sekali.

Ayodhia Kalake kemudian meneruskan pesan Presiden Jokowi kepada tiga Penjabat Bupati. Arahan itu berkaitan dengan pengendalian inflasi.

"Saya minta ketiga penjabat dapat membangun koordinasi seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional agar stok cadangan beras tetap tersedia dan melakukan operasi pasar jika diperlukan," katanya.

Ketiga Penjabat Bupati juga diharapkan bisa harus memaksimalkan peran TPID untuk melakukan pengawasan dan memastikan keterjangkauan harga barang sembako.

Pesan lain yang disampaikan Kepala Negara berkaitan dengan masalah stunting. Ayodhia Kalake menyebut, Presiden Jokowi telah menargetkan angka stunting harus turun menjadi 14 persen dalam tahun ini.

Data stunting di Provinsi NTT dengan metode Pencatatan, Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), pada periode timbang bulan Agustus 2023, balita stunting di Kabupaten Rote Ndao tercatat sebesar 20,5 persen.

Baca juga: Perjuangan Petugas Pemilu Lewati Jalan Rusak Bawa Kotak Suara Desa Waipaar ke Talibura

"Ini menurun 1,8 persen dibanding periode timbang Agustus tahun 2022," sambungnya.

Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaporkan ada 22,3 persen atau menurun 6 persen dibanding periode yang sama di tahun 2022. Lalu di Kabupaten Manggarai Timur, tercatat 9 persen angka stunting di tahun 2023. Angka ini menurun 0,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berkaca dari itu, Ayodhia Kalake mendorong tiga Penjabat Bupati untuk melakukan konsolidasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi sensitif dan spesifik.

Sisi lain, Jokowi juga meminta perhatian terhadap penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Sekretaris Menko Marves RI ini menyebut tingkat kemiskinan di Rote Ndao tahun 2022 tercatat 27,45 persen atau 53,43 ribu.

Kemudian kemiskinan ekstrim tercatat ada 9,65 persen atau 18 ribu orang. Sementara untuk Kabupaten TTS, 25,45 persen atau 120 ribu orang kategori miskin dan 13 persen atau 61 ribu orang kategori kemiskinan ekstrim.

Manggarai Timur kemiskinan sebanyak 25,35 persen 74 ribu orang dan kemiskinan ekstrim tercatat sebanyak 9 persen atau 26 ribu orang.

"Ketiga Penjabat Bupati harus fokus pada satu, dua program utama satu tahun ke depan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah masing-masing," kata Ayodhia Kalake.

Investasi dan Reformasi Birokrasi

Ayodhia Kalake juga menyampaikan tentang peningkatan investasi sebagai upaya memperluas kesempatan bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ia juga mendorong reformasi birokrasi, lebih khusus pada tata kelola pemberian izin investasi merupakan elemen penting membawa investor masuk ke daerah.

Dia mengingatkan juga mengenai situasi yang kondusif saat pelaksanaan Pemilukada. Penjabat Kepala Daerah harus memberi dukungan terhadap penyelenggara Pilkada sekaligus menjaga netralitas ASN.

"Memastikan ketersediaan anggaran untuk dihibahkan ke KPUD, Bawaslu dan pengamanan pemilihan kepala daerah," sebutnya.

Penjabat Bupati, kata dia, perlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi secara berjenjang dari daerah hingga ke pemerintah pusat. Secara eksplisit, menurut Ayodhia Kalake, Jokowi akan memantau dan mengevaluasi kinerja dari para Penjabat Kepala Daerah.

Para Penjabat Bupati juga perlu melakukan kunjungan ke desa untuk mendapat lebih detail persoalan di masyarakat. Bencana alam dan non alam harus juga dilakukan tindakan lebih cepat.

"Ini yang dia ucapkan saat memberikan arahan kepada para Penjabat Kepala Daerah," imbuhnya. (fan)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News