Investasi Perusahaan Mutiara dii Teluk Lewoleba Memicu Konflik dengan Nelayan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Ricko Wawo

TRIBUNFLORES.COM,LEWOLEBA-Jika pemerintah tetap mengizinkan kehadiran perusahaan mutiara di Teluk Lewoleba, konflik horizontal dengan masyarakat khususnya nelayan tradisional tidak bisa dihindari lagi.

Kehadiran perusahaan mutiara akan mempersempit ruang gerak nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut di perairan Teluk Lewoleba.

Hal ini diungkapkan oleh Firman Ismail  memimpin unjuk rasa para nelayan di depan Kantor Bupati Lembata, Kamis, 14 Maret 2024.

Massa Aliansi Nelayan Teluk Lewoleba (ANTL) untuk pertama kalinya menggelar unjuk rasa menolak kehadiran perusahaan mutiara di Teluk Lewoleba. Unjuk rasa digelar karena mereka merasa pemerintah selama ini mengabaikan penolakan yang disampaikan melalui jalan dialog.

Baca juga: Nelayan Lewoleba Unjuk Rasa Menolak Perusahaan Mutiara

“Kalau sampai perusahaan mutiara itu tetap beroperasi di Teluk Lewoleba maka akan terjadi konflik horizontal,” teriak Heri Tanatawa, salah satu orator unjuk rasa.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ratusan nelayan menuntut bertemu dengan Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan. Mereka ingin Matheos menemui mereka dan membubuhkan tanda tangan di atas surat bermeterai yang isinya pemerintah daerah Kabupaten Lembata menolak kehadiran perusahaan mutiara. Sayangnya, Matheos Tan sedang berada di luar kota untuk urusan dinas yang tidak bisa diwakilkan.

Sekretaris Daerah Lembata,  Paskalis Ola Tapobali pun keluar dari kantor dan menemui massa aksi yang tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Mereka ingin ada pernyataan dari pemerintah untuk menolak kehadiran perusahaan mutiara di Teluk Lewoleba.

Paskalis pun menjelaskan Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan sedang berada di luar kota. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi penolakan para nelayan tersebut saat Matheos pulang.

Baca juga: PGRI Lembata Desak Polisi Segera Tahan Pelaku Penganiayaan Guru SMAN 1 Nubatukan

“Saya tidak bisa mewakili (Penjabat Bupati Lembata) karena kewenangan saya yang terbatas,” ungkap Paskalis. Massa aksi pun memaklumi hal tersebut. Setelah membacakan tuntutan, Sekretaris ANTL Sumarmo Hamid pun menyerahkan salinan tuntutan tersebut kepada Paskalis.

Aksi unjuk rasa pun dilanjutkan di depan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata. Ratusan petugas keamanan TNI dan Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja mengawal aksi unjuk rasa yang berjalan tertib tersebut.

Kapolres Lembata,  AKBP Vivick Tjangkung juga turun langsung mengawal aksi unjuk rasa itu di depan Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. *

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News