Penyusunan Kajian Resiko Bencana di Kabupaten Ende Terkendala Anggaran, BPBD Ende Butuh Rp 2 Miliar

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COP, ENDE - Kabupaten Ende tidak memiliki dokumen kajian pengurangan resiko bencana selama tiga tahun terakhir karena masa berlaku dokumen sebelumnya sudah selesai pada tahun 2021.

Keterbatasan anggaran pembuatan dokumen-dokumen tersebut yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 2 miliar untuk lima dokumen dengan masing-masing dokumen membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 400 juta.

Selain dokumen kajian pengurangan resiko bencana sebagai dokumen utama, Kabupaten Ende juga belum memperbaharui empat dokumen lainnya antara lain dokumen kontigensi bencana, dokumen penanggulangan kedaruratan bencana dan dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana operasi operasional bencana termasuk peta rawan bencana.

Hal itu diakui Sekertaris Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Yulius Emanuel Riwu kepada TribunFlores.com, Selasa, 11 Juni 2024.

Baca juga: 3 Tahun Kabupaten Ende Tanpa Dokumen Kajian Pengurangan Resiko Bencana

Dikatakan Yulius, sejak berakhirnya masa berlaku dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) pada tahun 2021 yang merupakan dokumen dasar penanganan kebencanaan, BPBD Kabupaten Ende telah mengusulkan ke pemerintah daerah guna mengalokasikan anggaran pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) terbaru.

"Selama ini alokasi anggaran kas daerah ke kami itu sedikit sekali sehingga kami tidak bisa memperbaharui itu karena diperkirakan satu dokumen itu butuh kurang lebih Rp 400 juta, kalau lima dokumen itu kurang lebih butuh Rp 2 miliar," ungkap Yulius.

Meski sudah habis masa berlakunya, Yulius menilai dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang lama masih relevan untuk dipakai dalam penanganan bencana di Kabupaten Ende karena di dalam dokumen itu menyatakan dua wilayah yang masuk kategori tertinggi rawan bencana longsor yakni Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Ndona.

Dijelaskan Yulius, anggaran Rp 2 miliar tersebut akan digunakan untuk melakukan kajian resiko bencana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) atau lembaga yang sudah memiliki kompetensi kebencanaan.

"Harapan kami adalah adanya alokasi anggaran untuk penerbitan dokumen dasar itu terus dengan anggaran untuk mendukung operasional bagi kebencanaan," harap Yulius.

Baca juga: Anak Korban Longsor di Ende Terima Santunan Kemensos, Sentra Efata Kupang Fasilitasi Pelatihan