Penyusunan Kajian Resiko Bencana di Kabupaten Ende Terkendala Anggaran, BPBD Ende Butuh Rp 2 Miliar

Selain anggaran, dia juga mengaku terkendala alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor saat terjadi bencana longsor. Selama ini BPBD Kabupaten Ende sering berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penggunaan alat berat yang juga hanya ada dua unit guna melakukan pembersihan material longsor.

Terkait kendala anggaran, Vinsen Sangu, anggota DPRD Kabupaten Ende mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan angggaran di lembaga legislatif untuk memperbaharui dokumen Kajian Resiko Bencana (KBR).

"DPRD itu menunggu untuk proses pembahasannya saja sedangkan kewenangan untuk melakukan perencanaan dan usulan itu pada pemerintah, kita mendorong melalui Kepala BPBD yang dikepalai oleh Sekda sendiri dan sekaligus Sekda itu sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) agar posisi strategis BPBD ini tidak hanya melengkapi atau formalitas sesuai dengan yang ada UU kebencanaan tetapi ini harus dilaksanakan dan dipahami sepenuhnya oleh Pemda," tandas politisi PDIP ini.

Sebelum dibahas di lembaga DPRD, lanjut Vinsen, Pemkab Ende diharapkan untuk melakukan perencanaan semaksimal mungkin agar pengalokasian anggaran sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang nyaman dan aman dari ancaman bencana.

Dia juga mengatakan, alokasi anggaran untuk fase pra bencana juga harus maksimal seperti pelatihan atau penguatan kapasitas tanggap bencana di tingkat masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan bencana di tingkat daerah.

"Sebentar lagi akan dilakukan perubahan anggaran untuk tahun 2024, BPBD harus berperan aktif mengadvokasi kebijakan anggaran di daerah ini secara maksimal," tutup Vinsen.

Berita TribunFlores.Com lainnya di Google News