Bertarung di Pilgub NTT 2024, Ansy Lema Mundur dari DPR RI

Pertarungan para kandidat itu, menurut dia, harus menghindari fitnah atau saling menjelekkan lawannya politik.
Ia menegaskan, bila Koalisi Indonesia Maju (KIM) berpeluang dijalankan ke daerah, maka koalisi itu dijalankan.

Namun, ia melihat dengan segala kondisi tiap daerah. "Kalau bisa dibangun, kita bangun. Tapi kita tentu akan melihat. Karena dinamika di masing-masing kabupaten/kota, beda," katanya.

PAN sangat mendengar aspirasi dari pengurus di semua tingkatan mengenai arah dukungan maupun koalisi.
Di level Pilgub, Ahmad Yohan mengaku belum ada keputusan apapun. Semua masih melakukan komunikasi.

"Ini gerakan. Mari bersama-sama untuk berpikir membangun daerah kita. Bikin koalisi yang kira-kira memenangkan kader terbaik agar daerah kita maju," kata Ahmad Yohan.
PAN NTT, kata dia, juga dalam kesempatan ini menegaskan soliditas mendukung Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk kembali menjabat sebagai pimpinan PAN.

Ahmad Yohan mengaku dirinya akan melaporkan perkembangan Pilkada dari NTT dalam beberapa waktu dekat. Dalam agenda Rapimda itu, tim desk Pilkada daerah melapor ke DPW terkait dengan kondisi di tiap daerah. (fan)

25 Kandidat Nonpartai Gugur Pencalonan

Sedikitnya 25 pasangan calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota yang maju dari jalur nonpartai gugur akibat tidak memenuhi syarat dukungan minimal dalam pencalonan kepala daerah perseorangan/independen.

Jumlah ini diperoleh setelah KPU masing-masing wilayah merampungkan tahap verifikasi administrasi pencalonan mereka pada 21 Juni lalu.

"Sebanyak 23 bakal pasangan calon dama pemilihan bupati dan wakil bupati perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat," sebut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Selasa (25/6).

"Lalu 2 bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata dia.

Sementara itu, ada sedikitnya 62 bakal pasangan calon bupati-wakil bupati nonpartai yang berhasil memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan minimal, sehingga pencalonan mereka dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual yang digelar hingga 4 Juli 2024.

Di tingkat kota, ada 10 bakal pasangan calon wali kota-wakil wali kota nonpartai yang sukses memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan minimal.

Syarat dukungan minimal ini menjadi prasyarat kandidat nonpartai mendaftar sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Mereka diwajibkan memenuhi jumlah minimum pendukung yang dibuktikan melalui salinan KTP warga yang diklaim sebagai pendukung.

Masing-masing warga hanya dapat memberi dukungan kepada satu bakal pasangan calon, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dalam tahap verifikasinya.

Verifikasi faktual dilakukan jajaran KPU dengan metode sensus. Verifikator KPU akan mendatangi secara langsung kediaman satu per satu pendukung kandidat nonpartai yang KTP-nya didaftarkan ke KPU.
Beratnya persyaratan ditengarai menjadi sebab sepinya kandidat yang mau maju sebagai bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai.

Dari 276 peminat, hanya 139 bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU untuk dilakukan verifikasi administrasi.

Syarat dukungan calon kepala daerah nonpartai Jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai/independen/perseorangan diatur detail dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. (kompas.com)

NEWS ANALISIS

Butuh Energi Lebih

SAYA sering kritik parpol yang tidak fungsional dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam memproduksi kader sebagai pemimpin. Penting mengedepankan institusionalisasi parpol.
Agak lain memang praktik parpol sekarang, tokoh politik diberikan SK lalu seolah-olah dibiarkan melakukan lobi-lobi dan manuver politik sendiri untuk menggalang dukungan partai lainnya atau publik.

Seharusnya kader tidak lebih besar dari parpol, oleh karena itu parpol harusnya bergerak secara organisatoris struktur untuk menawarkan tokoh politik yang ideal menurut ideologi parpol tersebut baik kepada parpol lainnya maupun kepada masyarakat.
Misalnya saja ada evaluasi, ya bukan tokohnya saja yang dievaluasi tapi juga akselerasi parpolnya juga dipertanyakan.

Menurut saya memang tantangan terberat Ansy Lema ya konsolidasi internal, karena Ansy Lema bukan lahir dari struktur partai PDIP. Dia butuh energi yang lebih besar lagi untuk merapikan gerakan organisasi PDIP NTT menuju pilgub 2024.

Belum lagi dinamika yang terjadi secara internal yang disebabkan adanya tokoh lainnya misalkan Emi Nomleni dalam PDI-P yang juga bermanuver menuju Pilgub. Jangan sampai energinya malah terkuras hanya karena itu.
Ansy Lema berpeluang cukup besar karena aktifitas politiknya mudah dipotret publik NTT, disamping memang kerja-kerja politik yang menghadirkan cukup banyak program yang relate dengan mitra kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan publik NTT.

Selain itu jga didukung oleh partai besar PDIP, punya basis tradisional dan sudah beberapa periode pegang palu DPRD Provinsi NTT. Jika Ansy Lema sudah memegang SK tentunya Emi Nomleni akan mendapatkan tugas lainnya. Saya tidak begitu yakin apakah PDIP berani melakukan exercise untuk memadu paket Ansy Lema/Emi Nomleni menuju pilkada 2024.

Dalam politik peluang selalu ada, sekecil apapun bisa menjadi modal kemenangan jika dimanage dengan baik melalui program maupun SDM parpol yang punya kualifikasi baik.
Bagi Ansy Lema tentu butuh evaluasi terhadap ruang politiknya selama menjadi anggota DPR RI, pola komunikasi politik juga perlu sentuhan baru. Karena ruang kontestasi yang bergeser dari legislatif menuju eksekutif, tentu membutuhkan banyak transformasi. Selain itu, energi lainnya melalui dukungan partai koalisi jga konsolidasi internal PDIP menjadi syarat utama.
SK baru kunci masuk, banyak tahapan lainnya yg mesti terkonsolidasi jika mau meraih kemenangan, harus solid tidak ada tawar menawar.

P to P

Calon dari PDIP

1.Gubernur NTT

* Yohanes Fransiskus Lema, S.IP, M.Si

2. Bupati/Wali Kota
*Flores Timur : Antonius H.Gege Hadjon, S.T
*Kota Kupang : Jefirstson R. Riwu Kore dan Lusia Adinda Dua Nurak
*Malaka : Dr. Simon Nahak, S.H, M.H
*Nagekeo : Patrisius Lali Wolom S.Pt, M.M
*Sikka : Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si
*Sumba Barat Daya :Dominikus Aipawan Rangga Kaka (Calon Wakil)
*Sabu Raijua : Krisman Bernard Riwu Kore dan Thobias Uly

SUMBER : SK DPP PDI Perjuangan (sumber pos kupang cetak)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News