Uang Hilang di RSUD Ende, Bendahara dan Direktur Lama Harus Buka Suara

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTT mendorong mantan bendahara penerimaan dan Direktur RSUD Ende sebelum dr Ester Jelita Puspita harus buka suara memberikan penjelasan penyebab selisih keuangan sebesar Rp 3 miliar di RSUD Ende.

Ketua Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton kepada TribunFlores.com, Jumat, 26 Juli 2024 mengatakan, hal itu dilakukan agar mengetahui apakah selisih keuangan sebesar Rp 3 miliar di RSUD Ende tersebut akibat salah pencatatan atau terpakai untuk keperluan lain atau karena digunakan untuk keperluan pribadi.

"Kejari Ende sudah menyatakan akan penyeledikan jadi kita tunggu hasilnya. Hemat saya, selisih uang tersebut harus dipastikan bendahara penerimaan sebelumnya, terjadi karena apa. Apakah karena salah pencatatan ataukah uangnya terpakai untuk keperluan lain. Butuh penjelasan bendahara dan direktur sebelumnya, apakah salah pencatatan, dipakai oleh RS untuk kepentingan lain atau karena digunakan secara pribadi," ujar Darius.

Sebelumnya diberitakan, terkait hilangnya uang sebesar Rp 3 miliar di RSUD Ende yang terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Ende dan RSUD Ende dan beberapa OPD lainnya, Rabu, 24 Juli 2024 malam, Direktur RSUD Ende, dr. Ester Jelita Puspita menyebut uang tersebut bukan hilang namun terjadi selisih perhitungan.

Baca juga: Soal Uang Rp 3 Miliar di RSUD Ende Hilang, Fraksi PDI-P Dorong APH Lakukan Penyelidikan

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Ende, dr. Ester Jelita Puspita kepada TribunFlores.com, Kamis, 25 Juli 2024 pagi di aula lantai dua RSUD Ende.

Di awal penjelasan, dr. Ester Jelita Puspita menyebut uang tersebut merupakan dugaan penyalahgunaan keuangan yang terungkap saat pergantian bendahara penerimaan beberapa bulan setelah dirinya dilantik menjadi Direktur RSUD Ende pada Desember 2023 lalu.

"Kenapa saya ganti bendahara karena bendahara yang lama sudah lima tahun jadi perlu ada pergantian bendahara, pada saat pergantian bendahara itu masih menunggu SK dan setelah SK turun terjadilah pergantian bendahara dari bendahara lama ke bendahara baru dan terjadilah selisih keuangan," jelas dr. Ester Jelita Puspita.