Mitigasi Pelanggaran Pilkada 2024, Bawaslu Manggarai Paparkan Sembilan Kerawanan

Keempat, ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Hal ini rawan terjadi di seluruh kecamatan, khususnya pada saat tahapan kampanye.

Yohanes menyebutkan, pada pemilihan tahun 2020 lalu, Bawaslu Kabupaten Manggarai melaporkan sejumlah akun media sosial facebook ke Bawaslu RI karena menyebarkan ujaran kebencian dan hoax yang memicu konflik.

Kelima, pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS.

Pemungutan suara ulang bakal terjadi bila KPPS memberikan hak suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada TPS yang tidak sesuai alamat pada KTP elektronik pemilih tersebut.

Sementara potensi penghitungan suara ulang rawan terjadi karena kesalahan prosedur dalam memperbaiki kesalahan pencatatan jumlah suara pada Form C-Hasil. 

Permasalahan ini rawan terjadi di Kecamatan Langke Rembong, Wae Ri'i, Ruteng, dan Lelak. 

Keenam, adanya keterlambatan distribusi dan kekurangan logistik di TPS. Hal ini sangat mengganggu pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dari catatan pengawasan pemilihan dan pemilu sebelumnya, kerawanan ini berpotensi terjadi di Kecamatan Wae Ri'i, Rahong Utara, Satarmese, Satarmese Barat, Ruteng, dan Lelak. 

Ketujuh, politik uang yang rawan terjadi pada tahapan kampanye. Hal ini ditandai dengan adanya laporan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Dugaan politik uang rawan terjadi di Kecamatan Reok Barat dan Rahong Utara.

Kedelapan, pelanggaran netralitas ASN. Hal ini ditandai dengan adanya ASN yang terlibat dalam kampanye peserta pemilihan.

Berdasarkan hasil pengawasan pemilihan 2020 dan pemilu 2024, pelanggaran netralitas ASN rawan terjadi di Kecamatan Langke Rembong dan Satarmese Barat. 

Kesembilan, adanya kesalahan pencatatan data pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU. Berdasarkan pengawasan pemilu 2024 lalu, kesalahan pencatatan data pada Sirekap terjadi pada semua kecamatan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Yohanes mengatakan peta kerawanan sebagai pengingat akan berbagai permasalahan yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Manggarai.

"Kami berharap, kerawanan-kerawanan yang tadi dipaparkan, tidak terjadi pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Agar hal itu tidak terjadi maka tugas kita semua lah untuk mencegahnya,"ujar Yohanes.