Berita Ende

Damri Bantah Gelapkan Aset Pemda Ende yang Dibangun Gerai Alfamart

Pihak Perum DAMRI ternyata sudah membuat klarifikasi terhadap tudingan pihaknya melakukan upaya penggelapan terhadap tanah milik pemerintah berupa ban

|
Penulis: Albert Aquinaldo | Editor: Ricko Wawo
TRIBUNFLORES.COM/ALBERT AQUINALDO
KASATGAS - Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria saat melakukan penyegelan terhadap Alfamart di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Kamis, 5 September 2024. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Pihak Perum DAMRI ternyata sudah membuat klarifikasi terhadap tudingan pihaknya melakukan upaya penggelapan terhadap tanah milik pemerintah berupa bangunan Alfamart yang berada di Kabupaten Ende tepatnya di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. 

Klarifikasi tertanggal 18 Juli 2024 yang baru diunggah pada tanggal 26 Agustus 2024 melalui website resmi Perum DAMRI damri.co.id dengan judul https://damri.co.id/berita/damri-klarifikasi-dugaan-penyalahgunaan-bangunan-sewa-di-ende 

Manajer Pemasaran Perum DAMRI Cabang Ende, Arkelius Bane yang dikonfirmasi terkait informasi tersebut membenarkan adanya klarifikasi dari Perum DAMRI pusat.

"Klarifikasi itu benar, tapi bangunan itu kalau sesuai dengan perjanjian sewa kontrak, nanti setelah masa kontrak selesai bangunan itu bangunan itu akan jadi milik DAMRI namun bangunannya sendiri dibangun oleh Alfamart sendiri karena dia sesuaikan dengan tipe dia sebagai pengusaha, tapi sewanya itu setelah selesai ya biasanya bangunan jadi milik kita malah nanti akan jadi keuntungan Pemda," jelas Arkelius Bane.

Baca juga: Pedagang Ikan Tenggelam di Pantai Waigete Sikka Ditemukan Meninggal Dunia 

 

 

Berikut kutipan lengkap klarifikasi Perum DAMRI:


Jakarta, 18 Juli 2024 - DAMRI bantah tudingan melakukan upaya penggelapan terhadap tanah milik pemerintah berupa bangunan yang berada di Kabupaten Ende. DAMRI sebagai BUMN Transportasi Jalan Tunggal memastikan dalam melakukan kegiatan usaha tunduk dan patuh atas segala peraturan yang berlaku.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RPD) DAMRI Cabang Ende bersama Komisi DRPD Kabupaten Ende, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di awal Juli 2024 membahas mengenai bangunan minimarket yang didirikan di tanah milik pemerintah kabupaten (Pemkab) Ende yang disewa DAMRI. Menurut pendapat, DAMRI dalam pelaksanaannya menyalahi aturan dan tidak diketahui pemerintah setempat.


1. Kronologi

DAMRI yang merupakan badan usaha berbentuk Perusahaan Umum (Perum) memiliki peran dalam memberikan pelayanan transportasi jalan yang menghubungkan hingga ke pelosok negeri. DAMRI pun diminta berkontribusi menghasilkan keuntungan sehingga manajemen diperkenankan menyewakan lahan sebagai alternatif.

Manajemen DAMRI memberikan sewa kepada pihak ketiga saat dilanda pandemi Covid-19 yang menghentikan seluruh operasional.

Adapun, manajemen DAMRI tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak karyawan/ti. Dengan demikian, DAMRI menyewakan aset yang tercatat berada di Kabupaten Ende didasari oleh Hak Guna Bangunan (HGB).

2. Klarifikasi

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved