Jelang Pencoblosan, Bawaslu Manggarai NTT Petakan TPS Rawan

Variabel netralitas diukur dari indikator netralitas penyelenggara, terutama KPPS yang berkampanye untuk pasangan calon serta netralitas ASN, TNI, dan Polri yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Sementara untuk kerawanan logistic terdiri dari tiga variable, yakni adanya riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang mengalami kerusakan, adanya riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia sama sekali logistik pemungutan dan penghitungan suara, dan adanya riwayat keterlambatan distribusi logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 

Baca juga: Zakarias Gara Mintas Pengawas di Manggarai Timur Jangan Tidur Lelap

Alfan Manah juga menerangkan, terkait kerawanan lokasi TPS diukur dari indikator kesulitan menjangkau TPS karena faktor geografis dan cuaca, TPS didirikan di wilayah rawan konflik, TPS didirikan di wilayah rawan bencana, TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, TPS di dekat wilayah kerja pertambangan dan pabrik, TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, dan adanya TPS di lokasi khusus.

Lalu terkait jaringan internet dan listrik, indikatornya yakni terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS dan terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

Setelah melakukan pemetaan pada tanggal 10 sampai 15 November 2024, hasilnya terdapat 10  indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di TPS dan terdapat 12 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi oleh pengawas pemilihan. 

Adapun 10 Indikator TPS Rawan yang paling banyak terjadi, yakni pemilih disabilitas terdapat di 283 TPS; pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam DPT terdapat di 135 TPS; petugas KPPS yang merupakan pemilih yang berasal dari luar tempat ia bertugas terdapat di 121 TPS; kendala jaringan internet terdapat di 113 TPS; pemilih pindahan (DPTb) terapat di 53 TPS; pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT (potensi DPK) terdapat di 32 TPS; adanya riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 19 TPS. 

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, Polres Sikka Gelar Apel Persiapan Pergeseran Personil untuk Wilayah Kepulauan

Selain itu, kondisi geografis dan cuaca yang menyebabkan pemilih sulit menjangkau TPS terdapat di 18 TPS, adanya riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan terdapat di 18 TPS, dan adanya riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan terdapat di 18 TPS. 

Sementara 12 indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi, yakni terdapat 15 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon. 15 TPS dengan riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan, 14 TPS dengan riwayat pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan surat suara ulang (PSSU), 13 TPS dengan kendala aliran listrik, 13 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, 13  TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.

Selain itu, 11 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara, 6 TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu SARA, 5 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik, 2 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana, 1 TPS dengan riwayat ASN, TNI/Polri, dan perangkat desa yang melakukan tindakan/kegiatan menguntungkan atau merugikan pasangan calon; dan 1 TPS di lokasi khusus.