Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PDIP Singgung Penghasilan Tetap Kepala Desa

"Jasa Covid 19 Harus Segera Dibayar," demikian kata Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PKB, Agustinus Adeo Datus S.P. 

Agustinus Feliksius Segon, Politisi PSI dari Fraksi Garda Solidaritas mempertanyakan pembagian Jasa Covid bagi tenaga kesehatan yang hingga kini belum tuntas. 

Fraksi Partai Demokrat yang diwakilkan Leonardus Winarto juga mempertanyakan kapan insentif tenaga kesehatan untuk Covid-19 yang tertunda akan dibayarkan.

Sementara Antonius Hendrikus Rebu dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar meminta agar urusan administrasi termasuk Perbup Sikka segera diselesaikan sehingga Jasa Covid sudah bisa dibayarkan dalam waktu dekat.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Heriawan juga mempertanyakan terkait realisasi pembagian jassa covid-19 di RSUD Tc Hillers Maumere. 

Ia menyebut pemerintah melalui Sekda Sikka telah menyatakan pembagian jasa covid-19 akan terjadi pada tanggal 17 Maret 2025. Namun sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi. 

"Sebagai catatan bahwa pada pembagian jasa covid sebelumnya, ada bagian tertentu di RSUD TC Hillers Maumere mendapatkan jasa covide-19 hanya dibagikan sebesar Rp.25.000. Ini sangat yriskan, kalau pimpinan yang memiliki hati dan berjiwa seorang pemimpin, yang baik dan bijaksana, sebaiknya dengan angka yan besarannya Rp.25.000 sebaiknya tidak usah dibagikan kepada mereka, karena perlu di ingat bahwa mereka adalah satu rumah, satu atap denganmu, yang terdiri dari bagian-bagian untuk saling menopang. mohon penjelasan pemerintah terhadap Tarik ulurnya pembagian iasa covide-19," kata Antonius Hendrikus Rebu.

Dari Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mempertanyakan urusan rutin terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka.

Fraksi meminta klarifikasi pemerintah terkait persoalan ini.

"Problemnya dimana hingga pembayaran insentif saja harus ditunda bertahun-tahun lantas menjadi persoalan besar hari ini?," tanya Merison Botu.

Untuk diketahui, dana Jasa Covid 2020-2021 yang dialokasikan lebih dari Rp 8 miliar namun hingga kini belum dicairkan. 

Pemerintah daerah setempat masih berupaya melakukan mencari celah hukum dalam mencairkan dan tersebut.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News