Warga Rendu Butowe Kecewa Tak Bisa Berdialog dengan Wapres Gibran di Waduk Lambo, Nagekeo NTT

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, MBAY - Ratusan warga Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo yang menjadi lokasi pembangunan bendungan Mbay atau Waduk Lambo sudah menunggu kedatangan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka sejak Selasa, 6 Mei 2025 pagi.

Mereka menunggu di depan pintu masuk menuju areal bendungan bahkan ada yang rela merusak pagar halaman rumah milik warga yang berbatasan dengan jalan masuk kedalam bendungan agar bisa melihat dari dekat Wapres Gibran.

Ada sebagian warga Rendu Butowe yang merupakan warga terdampak pembangunan bendungan Mbay atau lebih dikenal dengan Waduk Lambo mengingingkan adanya ruang dialog antara mereka dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming pada kesempatan emas tersebut.

Mereka ingin menyampaikan keluh kesah mereka berkaitan dengan proses ganti untung yang sebagian besar belum serta dugaan praktik-praktik calo dan ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini.

Baca juga: Momen Wapres Gibran Bagi-bagi Buku Tulis saat Tinjau Waduk Lambo Nagekeo, NTT

Ratusan warga Desa Rendu Butowe bahkan tidak diijinkan masuk ke areal bendungan atau tenda utama. Mereka hanya diijinkan menunggu Gibran di jalan masuk menuju bendungan dan hanya diberikan kesempatan untuk bersalaman dengan orang nomor dua di Indonesia itu setelah kegiatan peninjauan.

Adiyanto, salah satu tokoh muda Desa Rendu Butowe menyampaikan rasa kekecewaannya karena tidak ada ruang dialog antara Wapres Gibran dan warga terdampak pembangunan bendungan Mbay atau Waduk Lambo.

"Yang paling dirindukan masyarakat Rendu Butowe pada saat momen kedatangan Wapres Gibran itu adalah Pemda dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati memfasilitasi untuk membuka dialog bersama masyarakat, karena kebetulan yang datang ini pemimpin bangsa ini, pengambil kebijakan yang datang langsung, dia harusnya mendengar secara langsung aspirasi masyarakat salah satunya itu hak-hak masyarakat yang belum terbayar, PR di Penlok 1, termasuk masalah tanah ulayat yang hari ini sedang disengketakan," tegas Adiyanto atau yang akrab disapa Ralan.

Menurut Ralan, kurang lebih 60-70 bidang lahan di Desa Rendu Butowe yang terdampak pembangunan bendungan belum dibayar hingga saat ini. Namun, pengukuran penlok 2 sudah dilakukan. 

"Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat yang hari ini mereka harus salurkan aspirasi itu lewat siapa, sementara masyarakat terdampak ini menagih terus, kalau ada kesalahan berkas dan lain sebagainya diharapkan segera lalukan konfirmasi ke warga yang bersangkutan sehingga diperbaiki secepatnya," ujar Ralan.

Ia juga menyebut, berkas kepemilikan lahan milik ayahnya Mateus Wui sebanyak 3 buah bidang tanah seluas kurang lebih lima hektar yang juga terkena dampak pembangunan bendungan Mbay sudah diurus sejak dua tahun lalu namun hingga saat kedatangan Wapres Gibran belum juga dibayarkan ganti untung lahan.

Dia bahkan mengungkapkan, rumah serta beberapa tanaman di salah satu lahan milik ayahnya tidak dihitung sebagai biaya ganti untung.

"Kalau di Malakoma itu dalam data saya itu kurang lebih ada 21 rumah yang tidak masuk dalam daftar ganti untung atau yang tidak dihitung," ungkap Ralan.

Ralan bahkan mengungkapkan, ada beberapa masyarakat Rendu Butowe yang mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum-oknum calo yang tidak bertanggung jawab untuk membantu proses pencaiaran biaya ganti untung lahan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Selasa, 6 Mei 2025, untuk meninjau langsung progres pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian proyek yang kini progres fisiknya telah mencapai 80,40 persen. 

Ia menekankan, keberadaan bendungan ini harus mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air bersih, pengurangan risiko banjir, serta pengembangan pariwisata dan energi terbarukan.

“Pembangunan Bendungan Mbay ini jangan hanya dipandang dari sisi teknis. Ini adalah potensi ekonomi yang besar. Bisa mendukung pertanian, industri air bersih, bahkan pariwisata dan energi hijau. Kita ingin kawasan ini tumbuh jadi pusat ekonomi baru di NTT,” ujar Wapres Gibran.

Bendungan Mbay/Lambo dirancang untuk menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan air baku sebesar 205 liter/detik, serta mereduksi banjir hingga 3.200 hektare di wilayah hilir. 

Selain itu, proyek ini juga membuka peluang untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 117,5 Megawatt, menjadikannya salah satu proyek bendungan multifungsi terbesar di kawasan timur Indonesia.

Proyek ini merupakan salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. 

Pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur di NTT sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.

Wapres Gibran juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar manfaat proyek ini dapat segera dirasakan secara langsung.

“Saya harap masyarakat ikut mengawal proyek ini. Mari kita jaga, kita dukung, supaya bisa menjadi warisan pembangunan yang memberi manfaat jangka panjang,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News