Waketum Jokowi Mania Sebut Jokowi, Pihak yang Didiskriminalisasi dalam Polemik Tudingan Ijazah Palsu

"Nah, inilah saatnya Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai rakyat, melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya, 'ini loh ijazah saya.' Karena ini sudah masuk Bareskrim dulu. Bareskrim minta untuk dicek labfor," ujar Andi.

"Kan itu diminta sama Pak Roy Suryo waktu itu. Udah kita cek, udah ketahuan begini. Ah, dia bilang cari yang itu lagi deh, yang independen. Bawa ke Amerika," tambahnya.

Selain itu, Andi menyayangkan ada pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu, apalagi Jokowi sudah memberikan banyak kontribusi kepada rakyat.

Ia pun menantang, sekalian saja kasus tudingan ijazah palsu ini lanjut ke pengadilan.

"Ke mana ini logika berpikir, kita ini ya sebagai anak bangsa kok bisa begini, gitu loh. Pertama Pak Jokowi juga mantan presiden. Dia ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa buat rakyat ini," jelasnya.

"Masih diuak-uak seperti itu. Udah sekaligus saja maju pengadilan. Kita buktikan di pengadilan," tandasnya.

Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli oleh Bareskrim

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli setelah dilakukan uji laboratorium forensik (labfor).

Uji labfor terhadap ijazah Jokowi ini dilakukan terkait aduan soal dugaan ijazah Jokowi cacat hukum yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024 lalu.

Hasil uji labfor pun menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Setelah ijazah Jokowi dinyatakan identik dengan pembandingnya, Bareskrim Polri pun menyatakan tidak ada unsur pidana dan menghentikan penyelidikannya, Kamis (22/5/2025).

Adapun Bareskrim Polri mendapat dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan NIM 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.

Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.

Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan laporan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Jokowi pada 30 April 2025 lalu masih berjalan.

Laporan Jokowi tersebut ditangani oleh Subdirektorat Keamanan Negara di Direktorat Reserse Kriminal Umum.