DPMD Ende Kesulitan Temukan Perda Pembentukan Desa Wolotopo Timur

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE – Polemik perubahan nama Desa Wolotopo Timur di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, menjadi Desa Wolotolo Timur akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Ende. 

Pasalnya, perubahan nama tersebut berdampak langsung pada administrasi masyarakat dan menimbulkan kebingungan di tingkat lokal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende, Adrianus Yosafat Muda, mengungkapkan persoalan ini sebenarnya telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun 2022. 

Namun, proses pengembalian nama desa terkendala oleh tidak ditemukannya Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Desa Wolotopo Timur.

Baca juga: Dana Desa Tergerus Akibat Nama Desa Wolotopo Timur di Ende NTT Berubah

 “Ada syarat dari Kemendagri yaitu Perda pembentukan. Kami masih berusaha mencarinya. Teman-teman di bidang juga sudah sampai ke Kemendagri, tapi Perda itu tidak ditemukan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Padahal Desa Wolotopo Timur ini sudah ada sejak tahun 1987,” jelas Adrianus kepada TribunFlores.com, Selasa (27/5/2025) di ruang kerjanya didampingi beberapa Kepala Bidang (Kabid) yang membidangi masalah tersebut.

Adrianus, yang baru lima hari menjabat sebagai Kepala DPMD Ende, menyebutkan, pihaknya saat ini tengah mencari alternatif solusi. 

Salah satunya adalah menelusuri desa-desa lain yang dimekarkan bersamaan dengan Desa Wolotopo Timur pada tahun 1987, dengan harapan ada arsip serupa yang masih tersimpan.

“Saya berpikir, karena saya ini baru, paling tidak mencari desa yang pemekarannya bersamaan. Bisa saja mereka punya arsip yang tersimpan. Tapi intinya, pemerintah akan menyelesaikan ini,” tegas mantan Camat Wolojita tersebut.

Kadis DPMD Ende itu juga mengimbau kepada Pemerintah Desa Wolotopo Timur serta para tokoh masyarakat yang mungkin masih menyimpan salinan Perda pembentukan desa tersebut untuk menyerahkannya. 

Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk mengajukan pengembalian nama desa yang sah ke Kemendagri.

"Kalau masyarakat atau pemerintah desa punya arsip Perda, kami mohon bantuannya agar diserahkan ke DPMD. Ini sangat penting agar bisa segera diproses oleh Kemendagri,” pinta Adrianus.