Soal Pungutan di Sekolah, Wagub NTT ke Kepsek: Gunakan Hati dan Lihat Kemampuan Orang Tua 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma buka suara tentang pungutan dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). 

Johni Asadoma menerima laporan dari Ombudsman NTT tentang berbagai temuan perihal pungutan saat pendaftaran siswa-siswi baru tahun 2025. 

Ia kemudian mengumpulkan sejumlah kepala sekolah (Kepsek) SMAN & SMKN untuk membahas pungutan sewaktu pendaftaran siswa-siswi baru itu, Rabu (2/7/2025) di Ruang Rapat Gubernur NTT. 

Johni Asadoma mengawali itu dengan meminta jawaban dari Kepsek SMA 5 Veronika Wawo tentang pungutan. Dalam penjelasannya, Vero mengeklaim pungutan Rp 2.200.000 telah melewati keputusan bersama orang tua. 

Baca juga: Mata Garuda NTT Gelar Sosialisasi Beasiswa LPDP Tahap 2 Tahun 2025 di Kupang

Hal itu, kata dia, diawali dengan rapat pendahuluan antara sekolah dan komite. Hasil kesepakatan kemudian disampaikan ke orang tua. Saat penyampaian ke orang tua, kata dia, semua menyetujui besaran pungutan itu. 

"Ini dibuktikan dengan berita acara, dan dokumentasi," katanya. 

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma kemudian mempertanyakan itu. Dia ingin agar semua pungutan itu harus mempertimbangkan latar belakang tiap orang tua siswa. 

Dia ragu kalau semua orang tua setuju dengan besaran pungutan yang dimaksud Kepsek SMAN 5. Sebab, kondisi saat itu dan kebutuhan agar anak untuk sekolah, bisa saja membuat orang tua yang berpenghasilan rendah tidak berani membantah. 

Dia mengatakan, situasi seperti yang disampaikan sekalipun melewati mekanisme administrasi, namun latar belakang tiap orang tua sangat berbeda. Purnawirawan Polri ini menyebut, perlu ada pertimbangan tentang pungutan. 

"Secara prosedural mungkin benar, secara aturan benar. Tapi kalau bicara soal manusiawi, ini mengusik perasaan publik," katanya. 

Baca juga: Kisah Romi Alfa Hidayat yang Selamat dari Tragedi Tenggelamnya Kapal di Selat Bali

"Pungut itu jangan sama ratakan. Lihat latar belakangnya, lihat background. Kalau orang tua itu pensiunan, jualan di pasar. Berapa pendapatannya, kecil. Kalau orang tua eselon IV, fungsional mungkin mereka mampu," tambah dia 

Johni Asadoma kemudian meminta Kepala Sekolah SMAN 5 untuk mendata latar belakang dari semua siswa dan dilaporkan satu pekan lagi.