Berita NTT
Banyak Anak Tak Sekolah, Sistem Pendidikan NTT Sedang Alami Kemunduran
Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut ada belasan ribu anak tidak sekolah. Angka didapatkan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPM
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut ada belasan ribu anak tidak sekolah. Angka didapatkan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT.
Mahalnya biaya pendidikan, akses jauh dan merasa cukup pendidikan yang ada menjadi alasan mengapa anak-anak di NTT tidak bersekolah.
Ombudsman juga melaporkan hanya 32 persen anak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah tamat SMA atau sederajat. Sementara ada 10.590 anak belum pernah sekolah dan 27.287 murid tidak tamat SD atay SMP.
Baca juga: Pemkot Kupang Dan Komunitas Beta Bersih Gelar Lomba Kebersihan
Akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Marsel Robot menyebut angka itu disebabkan lemahnya ekonomi keluarga. Di samping peran Pemerintah yang sangat minim.
"Akar persoalannya itu ekonomi, dalam pengalaman survei ada temuan orang tua yang menyekolahkan anaknya membutuhkan banyak biaya saat pendaftaran siswa baru," katanya, Sabtu (12/7/2025).
Bila satu keluarga dengan tiga orang anak harus masuk pada jenjang pendidikan berbeda, maka orang tua dari keluarga harus menyediakan biaya tinggi untuk memenuhi berbagai perlengkapan sekolah.
Sementara penghasilan keluarga itu jauh dibawah rata-rata. Alhasil, satu atau dua dari tiga anak itu terpaksa menunda melanjutkan pendidikan. Pemerintah harusnya hadir dalam dilematis warga ini.
"Mungkin bukan sekolah gratis. Tetapi paling penting ketika tahun ajaran baru di mulai, intervensi bantuan saat itu. Sepatu, seragam, karena seragam SMP tidak pakai lagi untuk di SMA jadi beli baru," kata Marsel.
Pergantian jenjang pendidikan adalah bagian paling penting untuk diurai. Kebanyakan kesulitan orang tua saat seperti ini pun sama dengan ketika anak-anak hendak melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
Pemerintah perlu jeli menelisik tentang hal ini. Apalagi persoalan pendidikan adalah kewajiban negara untuk mengurusi. Tidak saja kuantitas, kualitas pendidikan pun harus disusun dengan baik.
Kebanyakan Negara maju, kata dia, didasarkan pada aspek pendidikan yang berperan penting. Sebaliknya, suatu daerah atau negara bakal kesulitan bergerak maju jika pendidikan penduduknya tidak terpenuhi dengan baik
"Kalau masyarakat kita seperti ini, kita bukan saja sedang berjalan di tempat. Kita sedang mengalami kemunduran yang luar biasa," katanya.
Marsel setuju dengan Ombudsman NTT untuk membantu agar pendidikan murah bahkan gratis bisa diterapkan di Provinsi ini. Tambahan biaya yang sering dialami orang tua saat pendaftaran siswa adalah beban.
Karena, sistem semacam itu justru ikut menggerus semangat suatu keluarga atau anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Jenis pungutan atau sumbangan apapun dari sekolah hendaknya dihapus.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.