Banyak Anak Tak Sekolah, Sistem Pendidikan NTT Sedang Alami Kemunduran 

Agar membentengi itu, perlu ada regulasi yang mempertegas larangan pungutan atau sumbangan. Imbauan saja tidak cukup. Dengan begitu, aturan yang akan menindak para pelanggar. 

"Sebab kalau tidak maka pasti ada yang tidak sekolah," tambah dia. 

Sisi lain, Pemerintah juga perlu menelusuri lebih dalam alasan sumbangan itu dilakukan. Bila dihapus maka, Pemerintah harus mengintervensi kebijakan untuk pemenuhan. Apalagi, sarana prasarana sekolah di NTT pun banyak yang belum memenuhi syarat kelayakan. 

Selain itu, Marsel menyarankan agar pengguna dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hendaknya bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa hingga sekolah. Sekalipun ada petunjuk teknis yang dikeluarkan. 

Dia meyakini dana BOS yang diberikan ke sekolah bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Marsel menyarankan Ombudsman NTT atau pihak terkait agar menelaah aturan penggunaan dana BOS. 

"Untuk menanggulangi berbagai pungutan atau kebutuhan lainnya. Itu bagus. Daripada dana BOS itu kita tidak tahu kepentingannya apa saja. Pungutan apa saja, yang bisa disanggupi dana BOS itu, boleh menurut saya. Sejauh tidak mempunyai konsekuensi yuridis bagi teman-teman kepala sekolah, bendahara atau guru," ujarnya. 

Selama ini menurut Marsel, penggunaan dana BOS sangat rawan di korupsi. Anjuran dari Ombudsman NTT itu, baginya merupakan langkah yang baik. Terutama meniru beberapa sekolah di NTT yang meniadakan pungutan dan justru menggunakan dana BOS secara optimal. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News