DPRD NTT Rapat Gabungan Komisi Sikapi Persoalan MBG 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat gabungan antar komisi untuk menyikapi persoalan Makan Gizi Gratis (MBG). 

Adapun dalam beberapa waktu terakhir, dugaan keracunan pada sejumlah siswa marak terjadi setelah mengonsumsi menu MBG. 

Menanggapi rentetan persoalan ini, DPRD NTT akan menggelar rapat membahas khusus mengenai masalah ini. Rapat itu dijadwalkan berlangsung, Senin(28/7/2025). 

"Jam 11 di ruang rapat Kelimutu," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, Senin. 

Baca juga: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Kota Kupang Bantu Korban Kebakaran di Oesapa

Sementara itu, Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Kristoforus Loko juga membenarkan agenda tersebut. Namun, ia tidak mengetahui rapat itu akan melibatkan para penyedia MBG atau hanya sebatas internal DPRD NTT. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Yohanes Rumat mengaku rapat gabungan komisi itu dilaksanakan hari ini. Rumat mengirim jadwal pelaksanaan dua agenda DPRD NTT. Salah satunya, pembahasan program MBG. 

"Sementara internal anggota," katanya ditanya perihal peserta rapat gabungan Komisi hari ini. 

Sebagai informasi, para pengelola MBG di NTT hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun ke publik. Dapur yang mengolah sajian MBG pun tertutup dari masyarakat. 

Higienitas menjadi alasan SPPG menghindari perhatian masyarakat. Penerima MBG tidak tahu seperti apa model aktivitas di dapur. Penyedia akan mengantar MBG ke tempat penerima, di sekolah maupun Posyandu. 

Baca juga: BREAKING NEWS : Pamit Cari Ikan, Pria di Lembata Tewas Diterkam Buaya

Di banyak tempat, termasuk di Kota Kupang, sejumlah SPPG atau vendor yang beroperasi nyaris tidak terlihat kegiatannya menyediakan makan untuk anak, ibu hamil hingga ibu menyusui. 

Ketertutupan SPPG sering menjadi pertanyaan banyak orang. Sebab, kualitas ataupun keamanan dari suatu produk Pemerintah untuk masyarakat perlu dibuka agar tidak terjadi kecurigaan. 

"Dapur Rutan - Lapas boleh kita datang lihat ini menunya, bahkan ada CCTV boleh dilihat semua orang. (Vendor) ini juga harus demikian," kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, Minggu (27/7/2025). 

Sebagai informasi, dalam dua hari, ratusan siswa di sejumlah sekolah di NTT keracunan diduga setelah mengonsumsi MBG. Meski belum ada uji klinis, indikasi kuat keracunan mengartikan ke MBG 

Darius melanjutkan, keterbukaan itu sangat penting karena itu menyangkut keselamatan anak-anak dan orang lain. Dia berkata, kejadian massal seperti ini akan sangat berimplikasi ke sektor lain. 

Ia mencontohkan kejadian ini, jika masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Status ini akan sangat menelan banyak biaya. KLB, kata dia, tidak ditanggung asuransi kesehatan.  Pemerintah daerah harus mengeluarkan uang daerah untuk membayar. 

Darius berkata, persoalan MBG tidak harus menyalahkan orang tua, anak-anak atau para pihak yang melakukan penolakan. Sebaliknya, vendor atau penyedia hendaknya bersikap transparan dan menjamin keselamatan penerima. 

"Orang boleh datang lihat dapur, bagaimana anda masak, cara anda mengelola dan seterusnya. Kapan saja, tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang harus ditutupi," ujarnya. 

Ombudsman NTT juga mewanti-wanti penentuan vendor yang asal-asalan, bahkan karena faktor hubungan personal. Hal itu bisa membuat kecacatan prosedur yang ujungnya adalah kegagalan program itu. 

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Florencio Mario Vieira yang dihubungi sejak Selasa (22/7/2025) tidak menanggapi pesan dan panggilan seluler. Mario menjadi pemotor dimulainya MBG di NTT pada awal tahun 2025 lalu. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News