Anggota DPRD NTT Sebut 13 Ribu Kepala Keluarga di Sumba Barat Daya Belum Nikmati Listrik PLN

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG  - Belasan ribu warga di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum merasakan kebermanfaatan listrik. 

Anggota DPRD NTT Antonius D. Mahemba menyebut tingkat elektrifikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya tergolong rendah atau dibawa angka 90 persen.

 Temuan itu berdasarkan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. 

“Dari data yang kami terima, sekitar 13 ribu kepala keluarga di SBD belum menerima manfaat listrik, khususnya melalui program bantuan meteran gratis. Ini menjadi perhatian serius kami di tahun 2025,” kata Antonius, Kamis (31/7/2025). 

Baca juga: Polemik Pemberhentian Perangkat Desa Tamakh Alor Disidangkan di PTUN Kupang

Politikus Golkar itu menyampaikan temuanya tersebut kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Anton Mahemba berkata, dari RDP yang berlangsung Dinas ESDM mengakui sudah mengalokasikan bantuan meteran gratis dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Of Great terpusat di Kabupaten Sumba Barat Day. 

PLTS tersebut akan dipasang di satu titik untuk menyuplai listrik bagi 30 hingga 40 rumah. Dinas ESDM berjanji kuota meteran listrik gratis akan di tambah tahun 2025 ini. 

“Selain PLTS terpusat, warga juga akan mendapat bantuan meteran gratis. Untuk tahun 2026, kami akan mendorong agar kuota meteran gratis bisa ditambah, tidak hanya 70–80 unit, tetapi lebih dari itu,” kata anggota DPRD NTT Fraksi Golkar ini. 

Anton Mahemba juga mengapresiasi karena dari empat kabupaten di Pulau Sumba, hanya SBD yang mendapat alokasi program ini, dan pelaksanaannya mengacu pada standar teknis dari ESDM dan PLN, termasuk jarak ideal antar rumah yang menerima bantuan, yaitu 25 hingga 50 meter.

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT, Rosye Maria Hedwine membenarkan adanya bantuan meteran gratis untuk tahun anggaran 2025. Total bantuan mencapai 750 unit untuk enam kabupaten dengan nilai anggaran Rp 1,7 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi NTT.

“Empat kabupaten yang sudah mulai dilaksanakan adalah Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan. Sementara dua lainnya, yakni Ende dan Alor, akan segera menyusul,” kata Rosye.

Meteran listrik yang diberikan memiliki kapasitas 450 Watt dan merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur energi. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News