Baca tanpa iklan
TRIBUNFLORES.COM, RUTENG - Polemik kenaikan harga tiket masik Taman Nasional Komodo (TNK) masih menjadi perbincangan hingga kini.
Pihak Keuskupan Ruteng buka suara terkait polemik yang terjadi.
Keuskupan membuat pernyataan resmi melalui press release yang diterima TRIBUNFLORES.COM Rabu 27 Juli 2022.
Judul: “Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo dan Pentingnya Pariwisata Holistik”
Baca juga: 5 Daerah di Indonesia yang Sedang Dilanda Suhu Dingin, Ini Penjelasan BMKG
Terkait dengan polemik kenaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo, Gereja Keuskupan Ruteng hendak menyampaikan beberapa hal berikut:
1. Rencana kenaikan tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT dengan pertimbangan konservasi habitat komodo, yang pada gilirannya mendukung pariwisata yang berkelanjutan.
Namun, protes dari para pelaku pariwisata dan masyarakat yang terdampak memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kondisi perekonomian masyarakat yang barn menggeliat akibat pandemi Covid-19 ke dalam kebijakan pariwisata.
2. Gereja Keuskupan Ruteng tidak henti-hentinya memperjuangkan pariwisata holisitik yang mencakupi semua dimensi kehidupan manusia dan kesejahteraan umum.
Baca juga: Cerita Polisi di NTT, Manfaatkan Waktu Luang Bertani Cabai, Raup Untung Jutaan Rupiah Usai Panen
Secara khusus, kami mengusung tema pariwisata holistik dalam program pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2022 int dengan motto: BERPARTISIPASI, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN. Berpartisipasi berarti pariwisata yang melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal.
Berbudaya berarti pariwisata yang berakar dan bertumbuh dalam keunikan dan kekayaan kultur dan spiritualitas setempat. Berkelanjutan berarti pariwisata yang merawat dan melestarikan alam ciptaan.
3. Melalui paroki, lembaga gerejawi, biara-biara maupun awam katolik, khususnya para pelaku wisata, Gereja Keuskupan Ruteng telah dan akan terus menerus terlibat untuk mengembangkan pariwisata holistik dari Wae Mokel sampai Selat Sape, Manggarai Raya.
Selain mengelola situs dan program pariwisata rohani, Gereja Katolik berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi kreatif pariwisata umat, menggalakkan pariwisata budaya serta mendorong pariwisata alam.
Lebih dari itu Gereja terlibat dalam menguatkan aspek spiritual dan etis umat sehingga dapat mengupayakan pariwisata yang beradab dan bermartabat serta menangkal dampak negatif yang timbul dari pariwisata.
4. Kami menilai bahwa momentum kenaikan tiket tersebut kuranglah tepat karena dunia pariwisata di Labuan Bajo dan Flores pada umumnya sedang bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, kenaikannya yang sangat drastis mengganggu animo wisatawan dan menghambat kebangkitm dunia pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
Kebijakan publik demikian, mesti melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah dialog dan uji publik yang intensif. Selain kajian akademik, dituntut pula kajian sosial ying mempertimbangkan dampak ekonomis, politis, kultural dan ekologis dari kebijakan tersebut.
Selain itu dibutuhkan pula proses sosialisasi yang tepat dan terus menerus.
5. Kami mengimbau kepada semua pihak untuk membangun dialog dalam menangani isu-isu sosial bersama. Hal ini sangatlah selaras dengan budaya Manggarai, yakni lonto leok dalam rangka memperkuat kebersamaan dan kesatuan kita (mi ca anggit, tuka ca leleng).
Baca juga: Cerita Polisi di NTT, Manfaatkan Waktu Luang Bertani Cabai, Raup Untung Jutaan Rupiah Usai Panen
Cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pendapat secara demokratis kiranya tidak berdampak merugikan pariwisata.
6. Kesejahteraan umum, penghargaan martabat manusia dan keutuhan ciptam (ekologi) tetaplah menjadi kriteria utama dalam peıjuangan moral dan sosial yang benar dan tepat.
Marilah kita terus menerus merajut tali persaudaraan dalam dinamika pariwisata super premium dalam rangka mewujudkm peradaban kasih di tanah Nuca Lale Manggarai Raya.
Ruteng, 27 Juli 2022
Vikjen Keuskupan Ruteng, Romo Alfon Segar, Pr
Tolak Kenaikan Harga Tiket
Sementara itu sejumlah asosiasi pariwisata dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Senin 18 Juli 2022 menolak kenaikan harga tiket masuk Rp 3.750.000 ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Aksi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Manggarai Barat itu sempat diwarnai kericuhan saat para pendemo hendak memasuki area halaman kantor.
Alhasil, saling dorong antara massa pendemo dan Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat tak terelakkan. Namun demikian, demonstrasi yang juga dikawal ketat personel Polres Manggarai Barat dan TNI itu tidak berlangsung lama.
Seorang warga Pulau Komodo, Ihsan Abdul Amir menegaskan menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3.75 juta.
Menurutnya, kenaikan harga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat pulau, terlebih mayoritas warga Pulau Komodo merupakan pelaku pariwisata.
Ihsan bahkan mengandung akan memboikot TNK, khususnya di Pulau Komodo.
"Jika hal tersebut tidak akan diindahkan, kami akan membaikot tnk, khususnya di pulau Komodo. Alasan karena 90 persen pariwisata dan itu akan berdampak," katanya.
Lebih lanjut, masa pendemo berharap Bupati turun temui mereka untuk beraudiensi, para pendemo meminta bupati bertanggung jawab atas pernyataannya diberbagai media, karena setuju dengan kenaikan tarif tiket di kawasan TNK tersebut.
"Kau pernah sampaikan di media bahwa setuju dengan kenaikan tiket, tapi kau tidak mau menemui kami di sini, ayo turun," kata Ketua Forum Masyarakat penyelamat Pariwisata Manggarai barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela.
Dalam orasinya, Rafael mengatakan, penetapan kebijakan tersebut, tidak tepat disaat ekonomi pariwisata perlahan hidup pasca pandemi Covid-19.
Baca juga: Pemuda Katolik Sikka Audiensi dengan Bawaslu Sikka, Ini yang Dibicarakan
Sehingga kebijakan ini sangat merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
“Pada saat ini, sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini,” lanjutnya.
Selain itu kebijakan ini akan melengserkan warga lokal karena dianggap sebagai praktik monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi bertemu dengan para pendemo. Dalam dialog terbuka hari itu, Bupati Edi berjanji untuk meneruskan tuntutan para pendemo ke pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT.
"Terkait tuntutan kawan-kawan hari ini, kita akan sampaikan melalui surat resmi ke pemerintah pusat dan Pemprov NTT. Namun teknis bahasa suratnya seperti apa, kami undang teman-teman untuk menemui sekda besok pagi, untuk sama-sama merumuskan isi surat itu," kata bupati yang akrab disapa Edi Endi.
Bupati Edi Endi menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga aspirasi para pendemo akan didiskusikan bersama pemerintah daerah dan menyampaikan surat hasil diskusi dan tuntutan kepada pemerintah pusat.
Dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki otoritas atau kewenangan atas kawasan TNK, karena itu untuk semua aspirasi pelaku pariwisata akan diakomodir dan disampaikan melalui surat tersebut ke pemerintah pusat dan provinsi.
"Termasuk tentukan jadwal ke pemerintah provinsi dan pusat. Pastikan besok ketemu di sini jam 9 pagi bersama sekda," katanya.
Sebelum melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, demonstrasi digelar di Kantor Balai TNK.
Walaupun sejumlah pendemo melakukan aksi mencari Kepala Balai TNK, Lukita Awang. Namun tidak menemukannya.