Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tetap kukuh menaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) Rp 3, 75 juta sekali masuk dimulai Senin,1 Agustus 2022. 

Penerapan itu mengundang gelombang protes dari para pelaku wisata di Labuan Bajo Manggarai Barat.  Mereka bersepakat mogok berjamaah selama bulan Agustus 2022. Artinya, sektor wisata di daerah wisata premium bakal 'mati suri'. Ribuan pelancong juga dikabarkan telah membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo. Penyebabnya, harga tarif masuk yang mahal. 

"Jika begitu, kalau bisa dinaikkan bertahap. Tapi mau bagaimana. Semua sistem kan sudah berjalan, kita lihat saja nanti apa yang terjadi hasil dari kebijakan ini. Yang kita khawatirkan ya itu, menurunnya wisatawan secara signifikan dan berdampak pada pelaku wisata lokal di Labuan Bajo, umumnya di NTT yang berjualan Labuan Bajo," kata Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies ( Asita) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asosiasi, Abed Frans. 

Abed berkata, jika alasan pemerintah untuk melindungi satwa dan segala macam di kawasan TNK, maka pihaknya tidak masalah. Asosiasi mengkhawatirkan dampaknya terasa pada penurunan kunjungan wisatawan.

Baca juga: Pulau Komodo dan Padar Menyimpan Aset Rp 24 Triliun

Meski harga tidak menjadi persoalan, namun Abed menyebut, kenaikan harga memberi efek pada turunnya permintaan wisatawan ke Labuan Bajo. Padahal sektor domestik masih memegang pasar Labuan Bajo. Untuk itu, harga masuk juga harus ramah dengan keuangan para wisatawan. 

"Kita harapkan adanya sosialisasi yang baik. Sebelum ini kan merasa belum ada sosialisasi. Kalau ada sosialisasi kan bisa saling mendengar. Pelaku pariwisata bisa mendengar maksud tujuan dari pemerintah. Pemerintah juga bisa mendengar masukan dari pelaku wisata. Kita harapkan itu yang terjadi," tambahnya dihubungi bulan Juli 2022 lalu. 

Bagi Abed, rencana konservasi itu akan sangat didukung oleh pihaknya. Tetapi, harga tiket perlu didiskusikan bersama lebih lanjut. Dia menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. Hasil dari kebijakan itu akan terlihat dan dirasakan pasca pemberlakuan. 

"Pengaruh atau tidaknya ke masyarakat, nanti kita lihat karena ini mau tidak mau harus jalan 1 Agustus. Dia akan berpengaruh baik apabila wisatawan tidak terpengaruh dan masyarakat akan senang jika wisatawan tidak terpengaruh," kata Abed.

Baca juga: Pemprov NTT akan Terbitkan Perda Tarif Taman Nasional Komodo 

"Tapi kalau wisatawan terpengaruh misalnya membatalkan, menunda dan sebagainya perjalanan wisata mereka ke Labuan Bajo, efek dominonya akan kena juga ke masyarakat. Akan terkan dampak baik dan buruknya," sebutnya menambahkan. 

Alasan pemerintah, kata Abed, jika dibatasi untuk mendukung penyelenggaraan G20, maka tentu ASITA juga akan mendukung. Sebaliknya, bila ketentuan itu tetap berjalan maka, Abed menyarankan untuk saling mengintropeksi diri atas kebijakan tersebut. Dia berharap agar kebijakan itu bisa ditinjau kembali. 

"Di teman-teman pelaku wisata juga sedang khawatir. Mereka takut permintaan akan turun bebas. Tapi itu kegelisahan yang wajar.  Sejak keluar pemberlakuan semua sudah mulai gelisah. Karena sekian lama kita pandemi, kita tidak bisa buat apa-apa. Ketika pandemi selesai sudah ada begini, itu wajarlah. Saya pikir bisa kita pahami tingkat kegelisahan teman-teman, khususnya di Labuan Bajo," jelasnya. 

Berita Manggarai Barat lainnya