Sementara untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa serta e-katalog, diharapkan ada bantuan pengawasan dari khalayak publik karena proses pengadaan melibatkan pengusaha di lingkungan masyarakat.

Turut Hadir dalam kegiatan FGD ini, pelayanan publik online hukum dan HAM, Diantaranya, perwakilan Ombudsman NTT, akademisi, dan sejumlah penerima layanan di Kantor Wilayah. FGD yang dibuka Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, I Gusti Putu Milawati ini turut diikuti para Pejabat Administrator dan Pengawas, Tim Penyusun Standar Pelayanan, serta Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Cr.20)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News