TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA-Hadiri Bincang Santai Bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kemenkumham RI, Asep Nana Mulyana dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Cahyani Suryandari serta para Kepala Daerah di Kabupaten/Kota se-NTT.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone menyerahkan bukti pendaftaran 3 merek dan perseroan perorangan kepada 20 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Bank NTT Cabang Bajawa, Jumat (1/3/2024).

Dalam acara ini, Marciana menyerahkan secara simbolis bukti pendaftaran merek dan perseroan Perseroangan kepada UMKM binaan Bank NTT yang diterima oleh Pemimpin Cabang Bank NTT Bajawa, bertempat di Todabelu.

Marciana mengatakan, Perseroan Perorangan merupakan terobosan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan mengembangkan usaha bagi pelaku UMKM. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang ramah investasi dan responsif. Sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan diberikan kepada satu UMKM binaan Bank NTT.

Baca juga: Pelaku UMKM di Atambua: Kami Harap Bank NTT Terus Dampingi Kami

“Sertifikat merek ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas merek dan pemilik merek berhak melarang orang lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin,” ujar Marciana.

Dalam membangun suatu usaha, lanjut Marciana, merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata dan logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk sehingga penting untuk dilindungi.

Bupati Kabupaten Ngada, Andreas Paru dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan hari ini mengajak kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi, dalam mendukung Usaha Kecil Menengah Masyarakyat dengan menggandeng kerja sama dengan Bank NTT.

“Dengan momen ini, saya berharap kita bisa saling bertukar informasi, untuk menangkap setiap peluang yang ada, guna meningkatkan perekonomian daerah lewat budaya, agama, pendidikan, dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen PP, Asep Nana Mulyana menyampaikan catatan yang perlu diperbaiki dalam pembangunan Kab/kota ngada yaitu Apapun bentuk jabatannya semua pejabat harus mempunyai inovasi terhadap daerahnya, sebuah inovasi yang dilakukan diperlukannya kolaborasi bersama.

“Saya berharap UMKM yang sudah ada ini dapat berkembang serta di pelihara, dijaga, dan ditingkatkan karena merupakan pondasi yang sangat kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT,” pungkasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News