POS-KUPANG.COM, KUPANG– Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur khususnya dan Provinsi NTT umumnya.

Rencana pemerintah membangun Jembatan Pancasila Palmerah menghubungkan Kota Larantuka dengan Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur mendekati kenyataan.

Kantor Staf Presiden mendorong agar PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut) Larantuka dan pembangunan Jembatan Pancasila  Palmerah untuk direalisasikan.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Deputy I KSP, Febry Calvin Tetelepta juga meminta masyarakat  NTT khususnya warga Flores Timur dan Pemerintah Provinsi NTT agar mendukung maksimal terlaksananya proyek ini.

Baca juga: Jadwal Kapal Ferry di NTT Jumat 29 Maret 2024, Lengkap Semua Rute

Kabar gembira ini disampaikan Kuasa Direktur PT Tidal Bridge Indonesia, Dr. Ir. Andre W  Koreh, MT kepada wartawan di kantornya, Kamis siang 28 Maret 2024.

Langkah awal merealisasikan rencana ini, demikian Andre, Deputy I Kepala Staf Presiden RI yang membidangi Infrastruktur, Energi dan Investasi , Febry Calvin Tetelepta telah menggelar rapat di Ruang Rapat Utama  Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jalan Majapahit , Gambir - Jakarta Pusat pada Selasa , 26 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian PUPR (Direktorat Jembatan) , Kementerian ESDM , PT. PLN (Direktur Perencanaan  Korporat dan Pengembangan Bisnis), Dirut PT. Tidal Indonesia , Pemda NTT ( Kepala Bappeda NTT , Kadis PUPR NTT dan Kadis ESDM  NTT).

Ada tiga agenda rapat yang dibahas pada hari itu, yakni  pembahasan rencana pembangunan PLTAL ( Pembangkit Listrik Tenaga Arus laut ) Larantuka;  pembahasan usulan pembangunan Jembatan Selat Larantuka ( Jembatan Pancasila Palmerah ) untuk mendukung PLTAL Larantuka; dan pembahasan potensi dukungan dan kerja sama dalam rangka percepatan pembangunan PLTAL Larantuka.

Baca juga: Penjabat Gubernur Sampaikan Ekonomi NTT Tumbuh 3,52 Persen

Febry Calvin Tetelepta menjelaskan, tugas KSP adalah mengawal semua PSN ( Proyek Strategis Nasional ) yang belum rampung dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi .

Salah satu PSN yang belum rampung tersebut adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut  (PLTAL ) Larantuka NTT yang sudah lebih dari 8 tahun sejak tahun 2016 belum direalisasikan.

Febry Calvin Tetelepta menjelaskan, PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN ) yang mendukung program Presiden Jokowi dalam rangka  Indonesia memasuki transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Apabila proyek ini terealisasi akan menjadi  PLTAL pertama di Indonesia bahkan menjadi  PLTAL terbesar di Asia Tenggara.

Sedangkan teknologi yang menggantungkan turbin di badan jembatan untuk menghasilkan energi listrik merupakan proyek jembatan pertama di dunia  dengan doubel fungsi.

Baca juga: Ungkapan Linus Lusi Usai Dimutasi Jadi Staf Ahli Gubenur NTT

“Jembatan ini juga akan menjadi contoh projek ( pilot project ) bagi Indonesia yang secara geografis terdiri dari gugusan pulau- pulau dan selat di Indonesia   memiliki potensi arus laut yang kuat dan berbagai lokasi,” kata Andre mengutip Deputy Febry Calvin Tetelepta.

Selain sebagai PSN, PLTAL Larantuka di Jembatan Pancasila Palmerah juga direalisasikan dalam kerangka kerja sama di bidang energi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.

Kerja sama itu dalam bentuk HoA ( Head off Agreement ) antara Pemerintah NTT dan Tidal Bridge BV yang ditandatangani di Den Haag antara Gubernur NTT saat itu Bapak Frans Leburaya dan Mr. Eric van den Eijnden sebagai CEO Tidal BV , pada tanggal 22 April 2016 yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi  saat  melakukan kunjungan kerja pertamanya di Belanda .

Segala halangan yang menjadi  hambatan terbangunnya PLTAL selama  lebih kurang 8 tahun, akan diselesaikan melalui kolaborasi  empat pihak dalam  bentuk penandatanganan MOU ( Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) antara Kementerian PUPR, PT. PLN, PT. Tidal Bridge, dan Pemda Nusa Tenggara Timur untuk durasi waktu perjanjian selama 20 tahun yang akan dibahas kembali menjelang  berakhirnya batas waktu tersebut.

Baca juga: Pencairan THR PNS di Provinsi NTT Baru 42 Persen

Dalam rapat tersebut juga disepakati draft MOU empat pihak akan dibahas pada pada tanggal April 2024. 
Undangan akan dikeluarkan oleh Deputy I KSP. Sementara pihak pihak yang diundang adalah Kementerian PUPR, Pemda  NTT, Pemda Flotim, PT. PLN , PT. Tidal Bridge dan Kementrian ESDM.

“Diharapkan Penjabat Gubernur NTT, Penjabat Bupati Flotim wajib hadir saat pembahasan draft MOU pada tanggal 4 April 2024  tersebut,” tegas Deputy Febry Calvin Tetelepta sebagaimana dikutip Andre. (kas)

Kuasa Direktur PT Tidal Bridge NTT Andre Koreh bersama Deputy I. KSP. Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi , FEBBRY C. TETELEPTA.  setelah Rapat di Bina Graha. *

sumber: pos-kupang.com