Dia menyebutkan kalau tahun ini, PDI Perjuangan Lembata mendapat dana hibah bantuan partai politik dari APBD sebesar Rp 70 juta yang dimanfaatkan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional partai.

"Sangat terbatas tetapi kita tetap berupaya lakukan fungsi-fungsi partai tersebut," katanya.

Frans berpikir perlu ada partisipasi masyarakat yang lebih luas supaya pendidikan politik yang baik bisa menjangkau masyarakat banyak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lembata, Kanis Making memaparkan tahun ini pemerintah daerah mengucurkan anggaran sebesar 501 juta untuk membantu total 10 partai yang saat ini mempunyai kursi di legislatif.

Anggaran ini dipakai 60 persen untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. Sementara, 40 persen untuk operasional partai.

Penggunaan anggaran ini tentu perlu dipertanggungjawabkan secara administratif karena juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati demikian, sesuai undang undang, partai politik sebenarnya punya tiga sumber pendanaan. Tidak hanya bergantung pada dana dari APBD. Tiga sumber pendanaan itu adalah iuran anggota, sumbangan pihak ketiga dan APBD/APBN.

Juprians Lamabelawa, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), mengatakan PKN merupakan partai baru di Indonesia tetapi sudah mempunyai satu kursi di DPRD Lembata-satu-satunya di NTT.

Pengacara senior di Lembata ini bahkan berjanji PKN akan membuka sekolah politik dan hukum di semua desa di Lembata. PKN Lembata akan memaksimalkan semua potensi yang ada.

PKN, menurut dia, hadir sebagai kekuatan politik baru dan membawa semangat politik gagasan untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News