Anggota DPRD Yani Kota Sebut Bupati Ende Lucu, PHP Ratusan Tenaga PPPK 

"Padahal DPRD tidak mempersoalkan itu tetapi secara aturan hasil reses itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu yang pertama, yang kedua, ini tidak bisa membandingkan PPPK, PPPK itu regulasi yang diatur dalam undang-undang juga, yang mana pengangkatan itu berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui BKD ke BKN," tandas politisi Partai Nasdem itu.

Secara tegas ia mengatakan pemerintah daerah malu dan mempertanyakan prosedur pengangkatan tenaga PPPK.

"Apakah yang dia angkat ini sudah sesuai dengan prosedur ? Ini kalau kita mau omong tentang pengangkatan yang baik dan benar, banyak kelemahan pemerintah juga dalam pengangkatan PPPK itu, apakah hari ini semua PPPK diangkat? Ada juga yang sudah bekerja cukup lama, masuk di data base tapi hari ini tidak diangkat," ungkap Yani Kota.

Ia bahkan menyebut Bupati Yosef Badeoda lucu karena membandingkan tenaga PPPK dan pokir DPRD.

"Jadi kalau dia membandingkan pokir dan PPPK itu lucu, seorang Bupati menyatakan membanding-bandingkan program ini program ini program pemerintah, ayo kita luruskan, kalau itu menjadi program pemerintah, jangan dibanding-bandingkan, saya melihat pernyataan Bupati itu hanya mem PHP tenaga PPPK selama ini," tegas dia. 

Ia bahkan menyebut Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda adalah pembuat kegaduhan di kabupaten itu.

Ia juga berharap Bupati Yosef Badeoda jangan merubah- ubah pernyataan. 

Ia juga menyinggung soal pernyataan Bupati Yosef Badeoda soal kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, namun disisi lain mengusulkan pengangkatan tenaga PPPK.

"Dasar dari pengusulan itu kebutuhan kabupaten, terus fiskal berarti pihak pemerintah tidak bisa menggunakan metode kebutuhan, saya agak curiga dan bertanya-tanya, pemerintah menggunakan regulasi apa untuk pengangkatan PPPK ini ? sudah sesuai kebutuhan atau tidak ? Nanti kita lihat, yang dia katakan peningkatan PAD, nanti kita lihat apakah dengan pengangkatan ini PAD bisa mencapai angka yang itu?" kata Yani Kota tegas.

Ia kembali menegaskan, saat ini anggota DPRD Kabupaten Ende tidak mempersoalkan keputusan pemerintah untuk menghilangkan dana Pokir dan menyerahkan semua kepada pemerintah.

Namun, dia meminta hasil reses yang merupakan aspirasi masyarakat juga dijawab pemerintah dan jangan dijadikan masalah. (Bet)

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News