Meski Sudah Dua Kali RDP di DPRD, Polemik Honorer R4 di Ende Belum Tuntas 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - Polemik terkait nasib ratusan tenaga honorer R4 di Kabupaten Ende belum menemukan solusi meskipun sudah dua kali digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

RDP terakhir yang dilaksanakan beberapa waktu lalu sempat diskors dan dilanjutkan kembali pada Kamis (16/10/2025) pagi di Kantor DPRD Kabupaten Ende. 

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan konkret yang mampu menjawab tuntutan para tenaga honorer R4.

Ketua Aliansi R4, Yunita Woga menyebut, RDP kali ini juga belum menemukan kesepakatan karena para pengambil kebijakan di Kabupaten Ende tidak hadir saat dua kali RDP termasuk hari ini. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Honorer R4 Kembali Datangi Kantor DPRD Ende, Tuntut Kejelasan Nasib

"Nanti ada pertemuan lagi kali berikutnya, kali ini belum ada keputusan karena pemerintah-pemerintah terkait yang menyangkut ini belum hadir semua, jadi hari ini belum ada keputusan, tunggu pertemuan berikutnya lagi," ujar Yunita. 

Padahal, saat RDP kedua tersebut, dihadiri sejumlah pejabat OPD terkait namun bukan pimpinan OPD yang hadir melainkan kepala-kepala bidang, sekertaris dan Kasat Pol PP serta sejumlah kepala bidang di intansi-instasi terkait termasuk RSUD Ende. 

Yunita Woga menegaskan, dua kali kedatangan ratusan tenaga honorer R4 di Kantor DPRD Ende itu untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang setelah gagal seleksi PPPK formasi tahun 2024 lalu, mereka tetap bekerja hingga saat ini dengan status tenaga sukarela.

Bahkan, ada sebagian besar dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun namun data mereka tidak masuk dalam data base kepegawaian.

"Kami meminta kejelasan nasib kami," kata Yunita.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Magy Sigasare mengatakan, setelah dua kali melakukan RDP dan sudah mendengar keluhan ratusan tenaga honorer R4, maka catatan akhirnya yakni akan dilakukan pertemuan lagi dengan seluruh delapan instansi, OPDT, TPAD dan Banggar.

"Karena yang dipikirkan itu adalah masalah uang, karena kalau kembali ke kebijakan pusat berarti seperti yang kita tahu bersama, kita berharap ada perubahan kedepannya lagi, tapi pengabdian dan dedikasi dari 800 lebih tenaga R4 kita apresiasi dan hargai itu dan biaya itu biayanya tidak kecil," kata Megy Sigasare. 

Magy belum memastikan jadwal pertemuan selanjutnya bersama seluruh pengambil kebijakan di Kabupaten Ende guna membahas polemik tenaga honorer R4. (Bet)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News