Maju-Mundur Hunian Penyintas Lewotobi di Flores Timur, Lokasi Noboleto Terancam Batal

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Kepastian pembangunan Hunian Tetap atau Huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, belum jelas bahkan dikesankan tak tampak.

Rencana proyek relokasi penyintas dari kawasan risiko di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang ke zona aman yang digembar-gemborkan sejak tahun lalu terkesan berjalan di tempat. Kendala saat itu ialah penyiapan lahan yang dirus tidak tuntas.

Hingga awal Juni 2025, jalan ke Noboleto dan Bungawolo sebagai lokasi relokasi akhirnya dibuka Pemda Flores Timur. Selain menjadi jalur transportasi, jalan itu juga akan dijadikan mobiliasi proyek perumahan layak huni.

Senin (10/11/25) pagi, wartawan memantau jalan dari titik nol di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang menuju Noboleto, Kecamatan Ile Bura. Jaraknya sekitar 7 kilometer ditempuh 20 menit. Medan pada jalan bertanah liat ini cukup ekstrem dan menantang.

Baca juga: Jadwal El Tari Memorial Cup Ende 10 November 2025, Tiga Laga Big Match Tersaji

Kendaraan roda dua dan empat leluasa masuk ke sana. Kebanyakan sepeda motor dan pickup milik petani dan pengepul komoditi. Suasana di sana lumayan ramai dengan aktivitas sejumlah petani menyiangi rumput.

Meski akses jalan sudah dibuka, pembangunan hunian tetap di Noboleto dan Bungawolo justru terancam batal. Kabar mengejutkan itu menjadi diskursus warga penyintas di pengungsian.

Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, mengakui isu pembatalan itu. Ignas dirundung kecewa lantaran sejak awal pemerintah daerah sudah menyiapkan lokasi yang diklaim pantas disusul pembukaan jalan.

Ignas mengungkapkan bahwa lokasi Noboleto dan Bungawolo terancam dibatalkan menyusul dinamika di Pemerintah Pusat, khususnya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.

Padahal, sambungnya, BNPB dan PUPR telah bersepakat menetapkan lokasi Noboleto dan Bungawolo sebagai titik relokasi pembangunan hunian tetap. Kesepakatan ini menuai hal postif terkait anggaran ruas jalan ke sana sebesar Rp 42 miliar.

Ignas menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI punya cara pandang berbeda hingga menyebabkan progres hunian tetap tak berjalan maksimal.

"Yang beda itu perumahan. Konsepsi pemikiran mereka yang berubah justru membuat publik Flores Timur menganggap pemerintah daerah yang tidak konsisten," ujarnya.

Ignas mengklaim lambannya percepatan pembangunan bukan disebabkan Pemda Flores Timur, tetapi Pemerintah Pusat.

"Kepada masyarakat Flores Timur, ini dinamika nasional, bukan kondisi daerah. Karena itu tetap bersabar," pintasnya. (cbl)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News