BREAKING NEWS: Seminar Keadilan Fiskal Bupati se-NTT Dibuka Ketua APKASI

Ringkasan Berita:

• Seminar keadilan fiskal nasional se-NTT resmi dibuka oleh Ketua APKASI, Bursah Zarnubi, pada 6 November 2025 di Hotel Asa, Weri.
• Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, membahas ketimpangan fiskal antar daerah.
• Zarnubi menyoroti perlunya perlakuan khusus bagi kabupaten dengan APBD di bawah Rp 1,5 triliun.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Seminar keadilan fiskal nasional oleh para bupati dan walikota se-Provinsi NTT, resmi dibuka Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, Kamis, 6 November 2025 pagi.

Berlangsung di Hotel Asa, Kelurahan Weri, seminar itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, APKASI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Sebelum resmi membuka kegiatan, Zarnubi menyinggung kondisi APBD kabupaten yang angkanya di bawah Rp 1,5 triliun.

Baca juga: Sistem Diblokir, SPBU Turekisa Ngada Kehabisan Solar

Menurutnya, kabupaten dengan APBD di angka itu mestinya mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat, tak bisa diberlakukan sama dengan daerah dengan APBD Rp 2 triliun.

"Jangan disamakan dengan yang APBD-nya Rp 2 triliun ke atas," ucap Bupati Lahat itu dengan sambutan tepuk tangan para kepala daerah.

Ketua APKASI Periode 2025-2030 itu mengajak para kepala daerah untuk terus menyuarakan keadilan fiskal. 

Kegiatan seminar bertajuk "Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional" sebenarnya dibuka oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Melki sempat meresmikan RS Pratama Solor pada Rabu (05/11/25) kemarin. Sementara itu, terlihat dalam seminar diikuti lima bupati, dua wakil bupati, dan satu Asisten I Setda Ende.

Artinya, Provinsi NTT dengan 22 kepala daerah masih banyak yang belum hadir. Dikabarkan di tempat seminar, sejumlah kepala daerah serta utusan masih dalam perjalanan. Belum bisa dipastikan kapan akan tiba.

Setelah cofee break, Mendagri akan membawakan materi tentang "Adakah Frame Work Baru Otonomi Daerah, Apakah Resentralisasi "Normal" dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan Bagaimana Rasionalitas Basis-Basis Pertimbangan di Balik Tren Resentralisasi".