Kemenko IPK Klarifikasi Privat Jet Menko AHY dalam Agenda Kunjungan ke Manggarai Barat NTT

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales 

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai penggunaan pesawat dalam kunjungan kerja Menko Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) ke wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Nusa Tenggara Timur.

Dari keterangan yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Sabtu (15/11/2025), siang, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan beberapa narasi menyebutkan bahwa Menko AHY menggunakan private jet, tidak tepat. 

"Pesawat yang digunakan adalah pesawat dinas milik negara yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan, dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenhub adalah kementerian teknis dibawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata Herzaky.

Dalam kunjungan kerja kali ini mencakup wilayah yang sangat jauh, terpencil, dan minim akses transportasi udara, mulai dari Atambua, Rote, hingga Manggarai Barat. 

Baca juga: Operasi Katarak Gratis, RSU Siloam Labuan Bajo Bantu Warga Manggarai Barat dan Kepulauan 

Karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial dan kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam satu rangkaian kerja, penggunaan pesawat dinas merupakan opsi paling efektif dan efisien untuk memastikan seluruh agenda dapat berjalan tepat waktu.

"Kami berharap klarifikasi ini dapat menjaga ruang publik tetap berdasarkan data yang benar dan fokus pada hal yang paling penting. Kehadiran negara sampai titik terjauh NKRI," kata Herzaky.

Sebelumnya pada Jumat (14/11/2025), dalam pemberitaan POS-KUPANG.COM, menerangkan Menteri AHY menggunakan jet pribadi berwarna putih, dengan bis biru di samping badan pesawat. 

Pada hari yang sama, Menko AHY menjalankan dua agenda yakni meninjau Bandara Internasional Komodo dan memantau pembangunan Jalan di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat.

Jalan tersebut merupakan jalan Trans Utara Flores dengan total panjang 141 Km. Saat ini masih tersisa 88 Km yang belum di aspal. Dalam perencanaan, ruas jalan tersebut akan ditambahkan lebar menjadi enam meter.

Pembangunan jalan tersebut dinilai akan mengurangi waktu perjalanan dari Labuan Bajo - Ruteng - Reo yang ditempuh sekitar enam sampai tujuh jam menjadi tiga sampai dengan empat jam bila melewati trans utara Flores.

"Ini akan sangat baik bagi masyarakat, tapi juga logistik, dan akan bagus juga untuk sektor jasa. Ingat di sini adalah lokasi yang indah sekali, sebetulnya banyak potensi pariwisata, bukan hanya di Labuan Bajo," kata Menko AHY.

Menurutnya, dengan dibangunnya jalan Trans Utara Flores tersebut, pariwisata akan semakin berkembang, termasuk juga sektor pertanian, peternakan, dan semua yang menjadi kekhasan atau potensi yang ada di wilayah ini bisa dikembangkan ke depan.

"Jadi saya berkomitmen tentunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar setiap saat ada perkembangan yang baik, ada progres atau kemajuan," ucapnya.

Menko AHY menegaskan kedatangannya untuk meyakinkan semua hal yang telah direncanakan mulai dari waktu dan anggarannya dapat berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TRIBUNFLORES.COM, total anggaran yang direncanakan pembangunan Jalan Trans Utara Flores sebesar Rp 150 M, selama dua tahun yang akan datang yakni 2026 dan 2027.

Tahun penanganan 2026, panjang penanganan dalam stok design 10 KM dengan biaya Rp 73,4 M. Di Tahun penanganan 2027, panjang penanganan dalam stok design 4 Km dengan biaya Rp 75,8 M.

Dalam kesempatan tersebut Menko AHY menanggapi penerapan Online Single Submission (OSS) yang menjadi keluhan pemerintah daerah karena dianggap melemahkan pengawasan Pemda.

"Kita ingin terus menertibkan tata ruang. Wilayah yang ada di semua daerah, nanti Pak Deputi I bidang agraria dan tata ruang bisa mengelaborasinya yang jelas," ujar AHY.

Kata Menko AHY, Kementerian terus berupaya agar ada sinkronisasi yang juga baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diaman yang dikedepankan adalah tata ruang menjadi panglima dalam pembangunan.

"Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semerawut, artinya sembarangan begitu. Tidak sesuai dengan yang sudah didesign dan diriset terlebih dahulu," tuturnya.

Lebih lanjut Menko AHY menerangkan ketika dirinya bertemu dengan beberapa kepala daerah yang juga mengkhawatirkan, kalau tata ruang tidak ditaati dengan baik, maka akan mengakibatkan bukan hanya kesemrawutan, tapi juga bencana.

"Telah terjadi di sana-sini, pengerusakan lingkungan, padahal seharusnya itu ruang terbuka hijau untuk serapan air. Kemudian ada bangunan di atasnya, sehingga apa yang terjadi di lokasi itu berpengaruh pada lokasi yang lain. Banjir sering kita dengar, bukan hanya yang terjadi di hilir, tetapi juga di hulu," ujarnya.

Menko AHY mengutarakan pentingnya menghadirkan keseimbangan. Sebab di satu sisi ruangan atau wilayah semakin terbatas tentunya dengan bertambahnya penduduk.

"Padahal kita ingin mencapai ketahanan pangan, jadi harus dipastikan lahan sawah juga jangan semua lambat laun terkonversi menjadi kawasan industri atau hunian yang makin sulit kita meningkatkan produktivitas pertanian. Tapi juga di sisi lain kita ingin membangun kapasitas industri termasuk hilirisasi. Ini juga harus disiapkan, belum lagi fasilitas umum, jalan-jalan pendekat yang juga harus disiapkan, artinya semua perlu ditata dengan baik," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut Menko AHY didampingi sejumlah pejabat dari kementerian PUPR dan Deputi Kemenkoinfra, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, dan anggota DPRD Manggarai Barat lainnya. (moa)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News