Redam Konflik Pilkades 2026, Polsek Kuwus Perkuat Sinergi Bersama Gereja dan Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Polsek Kuwus lakukan Cooling System bersama tokoh agama jelang Pilkades 2026 untuk cegah konflik.
• Warga diimbau jaga kerukunan, bijak bermedsos, dan menolak hoaks serta politik uang.
• Polsek menegaskan netralitas dan akan intensifkan patroli hingga Pilkades berlangsung.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Kepolisian Sektor (Polsek) Kuwus memperkuat langkah antisipasi potensi kerawanan sosial menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak September 2026 dengan mengedepankan pendekatan humanis melalui program Cooling System.

Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng tokoh lintas agama melalui kegiatan sambang tokoh agama dan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dipimpin langsung Kapolsek Kuwus, IPTU Arsilinus Lentar.

Kegiatan tersebut digelar di Gereja Katolik Tri Tunggal Maha Kudus Ranggu, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, NTT, Minggu (7/6/2026), dan dihadiri Pastor Paroki Ranggu RD. Lourensius Saya, jajaran Dewan Paroki, para ketua wilayah serta ratusan umat Katolik.

Kapolsek Kuwus IPTU Arsilinus Lentar menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan politik, terutama pada tingkat desa yang sangat dekat dengan hubungan kekerabatan masyarakat.

Baca juga: Mahasiswa Unika Ruteng Soroti Media Sosial: Antara Kemajuan dan Ancaman Karakter

“Pilihan politik boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan silaturahmi harus tetap dijaga. Jangan sampai Pilkades merusak kerukunan yang telah kita bangun bersama,” ujarnya kepada Tribunflores.com, Senin (8/6/2026).

Ia juga mengimbau para calon kepala desa dan pendukungnya untuk tetap bersikap dewasa serta menghindari provokasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.

Selain itu, IPTU Arsilinus menyoroti potensi gangguan kamtibmas di ruang digital, seperti penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang dapat memicu ketegangan menjelang pemungutan suara.

“Kami mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial, saring sebelum sharing, dan hindari penyebaran informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan larangan praktik politik uang yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi di tingkat desa. Masyarakat diminta memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan integritas, bukan iming-iming materi.

“Politik uang adalah pelanggaran hukum. Pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak dan komitmen untuk membangun desa,” katanya.

Kapolsek Kuwus juga menegaskan komitmen netralitas aparat kepolisian, perangkat desa, BPD, serta panitia Pilkades dalam seluruh tahapan pemilihan.