dr. Stevi Harman Bantu Nelayan Sambi Rampas, Percepat Dokumen Kapal dan Akses BBM Bersubsidi

TRIBUNFLORES.COM, BORONG - Selama tiga tahun terakhir, aktivitas melaut di pesisir Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, nyaris terhenti. Bukan karena cuaca buruk atau hasil tangkapan yang menurun, melainkan karena ratusan nelayan setempat tidak memiliki dokumen resmi kapal yang menjadi syarat utama untuk membeli BBM bersubsidi.

Tanpa dokumen seperti Pas Kecil dan E-BKP (Elektronik Buku Kapal Perikanan), nelayan tidak bisa mendapatkan rekomendasi pembelian solar dari BPH Migas. Akibatnya, perahu-perahu mereka lebih sering terparkir di darat daripada melaut.

Kondisi ini akhirnya mendapat perhatian serius dari dua legislator asal NTT, Dr. Benny K. Harman dan dr. Stevi Harman. Bersama anggota DPRD Manggarai Timur, Nurkholis, mereka turun tangan membantu proses pengurusan dokumen kapal bagi para nelayan.

Melalui koordinasi dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Marpokot, dr. Stevi mengupayakan agar tim pengukur kapal dikirim langsung ke Sambi Rampas. Langkah ini sangat membantu, mengingat selama ini nelayan harus menanggung biaya tinggi untuk mendatangkan petugas dari luar daerah.

Baca juga: Perkuat Kerukunan, FKUB Manggarai Timur Bentuk Kampung Toleransi di Ranamese

“Masalahnya bukan pada nelayannya, tapi pada sistem yang terlalu rumit. Negara harus hadir memastikan akses energi bagi kelompok kecil seperti mereka,” ujar dr. Stevi saat ditemui di Sambi Rampas, Jumat (18/10).

Hingga saat ini, lebih dari 100 kapal nelayan sedang dalam proses pengukuran untuk penerbitan dokumen resmi. Tidak hanya memfasilitasi secara administratif, dr. Stevi dan BKH juga menanggung seluruh biaya pengurusan dokumen, agar nelayan tidak terbebani.

Masalah Struktural dan Absennya Negara di Lapangan

Dr. Stevi menegaskan bahwa kesulitan nelayan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kebijakan struktural dan birokrasi yang belum berpihak pada masyarakat pesisir.

“Negara sering kali hadir hanya dalam bentuk aturan, tapi absen di lapangan. Ketika birokrasi jadi penghalang, nelayan kehilangan ruang untuk bekerja dan hidup,” tegasnya.

“Kita bicara kedaulatan maritim, tapi nelayan kecil bahkan tidak bisa membeli solar untuk melaut. Ini harus dibenahi dari hulunya,” tambah Stevi.

Ketiadaan Syahbandar Hambat Layanan

Menurut anggota DPRD Manggarai Timur, Nurkholis, kendala utama selama ini adalah belum adanya syahbandar di wilayah tersebut. SPBU di Pota pun tidak bisa melayani pembelian BBM bersubsidi karena nelayan tidak memiliki rekomendasi dari instansi terkait.

“Kini berkat dukungan Ibu Stevi dan Bapak Benny, petugas dari UPP Marpokot sudah turun langsung ke Sambi Rampas. Semua kapal sedang diukur untuk diproses dokumennya,” jelas Nurkholis.

Harapan Baru bagi Nelayan Kecil

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 72 persen nelayan kecil di Indonesia kesulitan mengakses BBM bersubsidi, mayoritas disebabkan oleh kendala administrasi.

Sambi Rampas menjadi gambaran nyata bagaimana persoalan birokrasi bisa menghentikan roda ekonomi masyarakat pesisir.

Ramdani Hakim, koordinator nelayan Sambi Rampas, menyampaikan terima kasih atas perhatian para wakil rakyat.

“Selama ini kami bingung harus ke mana. Sekarang sudah ada jalan keluarnya. Kami berterima kasih atas bantuan Ibu Stevi dan Bapak Benny,” ujarnya.

Mahyan, ketua kelompok nelayan di Pota, juga berharap proses segera rampung.

“Kami tinggal menunggu semuanya selesai supaya bisa kembali membeli BBM dan melaut,” katanya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News