Pergub Pendanaan Pendidikan SMA/SMK di NTT, Biaya IPP Hanya Rp 100.OOO Tidak Boleh Ada Pungutan Lain

Ia mengatakan tidak ada lagi orang tua dari keluarga miskin yang harus menangis diam-diam karena tidak mampu memenuhi rincian biaya sekolah yang terus mencekik setiap tahun. 

Atas ditandatanganniya peraturan gubernur hari ini, Ombudsaman NTT menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT yang kerap kami ganggu, Komisi V DPRD NTT spesial kepada Winston Rondo yang tiada henti bersuara untuk pendidikan yang inklusif bagi semua orang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Ambros Kodo dan Kabid Pendidikan Menengah Ayub Sanam yang tiada henti menerima pesan singkat dan koreksi draf dari kami, para kepala sekolah dan guru yang marah dan protes karena mengurangi pendapatan sekolah  serta semua masyarakat NTT yang telah menyampaikan dukungan selama proses pembahasan draf hingga menjadi peraturan gubernur hari ini.

"Mohon maaf atas semuanya. Semoga peraturan ini bermanfaat bagi kita semua,"ujarnya.

Hadiah Sumpah Pemuda

Sementara itu Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengatakan ia menghadiri Launching Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan merupakan sebuah langkah penting untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan di NTT agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Selama ini, banyak sekolah kita berjalan dengan caranya sendiri dalam mengelola dana partisipasi masyarakat. Ada yang baik, tapi tak sedikit pula yang menimbulkan salah paham antara sekolah dan orang tua. Karena itu, lewat Pergub ini, kita ingin memastikan setiap rupiah yang diterima sekolah dicatat, digunakan, dan dilaporkan secara terbuka baik di papan informasi sekolah maupun secara digital.

"Saya terharu melihat antusiasme dan harapan para orang tua. Ada seorang ibu yang meneteskan air mata bahagia sebuah simbol kecil dari kerinduan besar masyarakat NTT terhadap pendidikan yang jujur dan transparan,"jelas Politisi Golkar itu dikutip dari laman resmi Fb melki laka lena official.

Kata dia, Pergub ini menegaskan bahwa pendanaan pendidikan bukan semata urusan administrasi, tapi komitmen moral untuk memastikan setiap anak di NTT bisa belajar tanpa kehilangan haknya karena kendala biaya.

Kita terapkan tiga lapisan pengawasan, Pengawas sekolah mendampingi perencanaan dan pelaporan, Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan monitoring dan Inspektorat memastikan semua sesuai hukum dan etika.

Selain itu, sistem subsidi silang juga diberlakukan, agar yang mampu membantu yang kurang mampu—seperti semangat gotong royong bangsa kita sejak awal berdiri.

"Saya percaya, pendidikan tidak akan maju hanya dengan dana pemerintah. Semua harus ikut terlibat: orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Inilah makna sejati gotong royong,"ujarnya.

"Pergub ini saya persembahkan sebagai hadiah kecil untuk NTT di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober—tanda kebangkitan baru pendidikan NTT yang jujur, terbuka, dan berkarakter. Mari kita jaga bersama,"pungkasnya.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News